Polda Kaltara Selamatkan 108 Warga dari Jebakan TPPO Ilegal ke Malaysia
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Medan Kalimantan Utara kembali mencatatkan prestasi signifikan dalam pemberantasan kejahatan lintas negara.
- Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol.
- Yudhistira Midyahwan , di Gedung C Polda Kaltara, Tanjung Selor, pada Jumat (20/11/2026), mengungkap skala kejahatan yang masif.
Medan Kalimantan Utara kembali mencatatkan prestasi signifikan dalam pemberantasan kejahatan lintas negara. Polisi Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan manusia dengan menyelamatkan 108 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang direkrut secara ilegal untuk bekerja di Malaysia. Pengungkapan ini merupakan hasil akumulasi 18 laporan polisi yang ditangani selama periode Januari hingga November 2026, menunjukkan intensitas tinggi jaringan perdagangan orang (TPPO) yang menyasar wilayah perbatasan tersebut.
Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, di Gedung C Polda Kaltara, Tanjung Selor, pada Jumat (20/11/2026), mengungkap skala kejahatan yang masif. Dari total 18 perkara tersebut, aparat penegak hukum telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka yang terdiri dari 17 perekrut, 8 penyalur, dan 10 pihak yang berkaitan dengan penempatan PMI. Yudhistira merinci progres hukum dari kasus-kasus tersebut:
- Dua perkara masih dalam tahap penyelidikan aktif;
- Delapan perkara memasuki tahap penyidikan;
- Delapan perkara telah dinyatakan lengkap (P21).
Modus Operandi Jaringan TPPO dan Strategi Pencegahan
Jaringan ini beroperasi dengan skema yang terstruktur, melibatkan berbagai pihak dengan peran spesifik. Modus utamanya adalah memberangkatkan Warga Negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi, baik melalui pelabuhan maupun saat dalam perjalanan. Pihak-pihak terkait membagi tugas, mulai dari membiayai keberangkatan, mencari posisi kerja di Malaysia, hingga merekrut calon pekerja dari berbagai daerah di dalam negeri dengan iming-iming pekerjaan yang menggiurkan. Para korban yang berhasil dicegah keberangkatannya tersebut ternyata berasal dari berbagai wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dijanjikan akan bekerja di perusahaan maupun perkebunan di Malaysia, sebuah janji yang ternyata menjadi jeratan bagi mereka yang tidak memahami prosedur hukum ketenagakerjaan resmi.
Implikasi Hukum dan Penyerahan Korban ke BP3MI
Menyadari tingginya risiko pelanggaran hak asasi manusia jika keberangkatan ilegal terlanjur terjadi, Yudhistira menekankan pentingnya kesadaran masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jika proses keberangkatan saja sudah tidak resmi, maka hak-hak pekerja tidak akan terjamin dan mereka berpotensi diperlakukan semena-mena di negara tujuan. "Kalau berangkatnya saja sudah tidak resmi atau ilegal, hak-hak pekerja dan hak asasi manusianya tidak akan terjamin," tegasnya. Sebagai langkah akhir penanganan, seluruh calon korban yang berhasil diselamatkan telah diserahkan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara untuk menjalani proses repatriasi atau pemulangan ke daerah masing-masing, memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Revolusi Karantina: Barantin Siapkan Kawasan Terintegrasi di Palu untuk Akselerasi Ekspor

Imigrasi Bali Deportasi WN Prancis siarkan Konten Pornografi Live di Vila Uluwatu

Joint Investigasi Polda NTT Sita Lima Barang Bukti dari Rumah Jabatan Bupati Kupang
