Imigrasi Bali Deportasi WN Prancis siarkan Konten Pornografi Live di Vila Uluwatu
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dengan indeks D12.
- Meskipun ia menggunakan penjamin dari salah satu perusahaan di Bali, izin tersebut disalahgunakan untuk memproduksi konten yang melanggar hukum.
- Dalam proses investigasi, EOM mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital.
Seorang perempuan warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM (23) resmi dideportasi dari Bali akibat pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan dengan melakukan siaran langsung konten asusila di sebuah vila mewah kawasan Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan konsekuensi logis dari penyalahgunaan izin tinggal kunjungan oleh wisatawan asing yang mengabaikan hukum Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dengan indeks D12. Meskipun ia menggunakan penjamin dari salah satu perusahaan di Bali, izin tersebut disalahgunakan untuk memproduksi konten yang melanggar hukum. Dalam proses investigasi, EOM mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital. Meskipun ia berdalih tidak mencari keuntungan finansial dan tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugas menilai unsur pelanggaran tetap terpenuhi karena aktivitas tersebut nyata-nyata dilakukan di wilayah hukum Indonesia.
Pelanggaran Hukum dan Penanganan Administratif
Imigrasi Bali menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ramdhani menegaskan bahwa setiap WNA wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menghormati norma hukum yang berlaku. ITK hanya diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang sesuai ketentuan, bukan untuk pembuatan konten yang melanggar norma kesusilaan.
Deportasi dan Larangan Masuk Indonesia
WNA tersebut dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 November 2026. Selain deportasi, namanya juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia. Ramdhani menyatakan bahwa Imigrasi menyambut kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif, namun setiap aktivitas harus tunduk pada koridor hukum. Langkah tegas ini merupakan upaya nyata untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Revolusi Karantina: Barantin Siapkan Kawasan Terintegrasi di Palu untuk Akselerasi Ekspor

Joint Investigasi Polda NTT Sita Lima Barang Bukti dari Rumah Jabatan Bupati Kupang

BRI Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta, Targetkan Serapan Karbon dan Ketahanan Pangan
