OJK Teken Sanksi Rp27,48 Miliar untuk 10 Pelanggaran Pasar Modal, Fokus Tekan Manipulasi Saham
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tegas terhadap sepuluh kasus pelanggaran di sektor pasar modal.
- Melalui langkah penindakan ini, lembaga tersebut memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp23,77 miliar serta mengenakan denda administratif total sebesar Rp3,71 miliar .
- Pelanggaran yang ditindak mencakup spektrum luas, mulai dari manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan kewajiban keterbukaan informasi, hingga pelanggaran transaksi material dan afiliasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tegas terhadap sepuluh kasus pelanggaran di sektor pasar modal. Melalui langkah penindakan ini, lembaga tersebut memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp23,77 miliar serta mengenakan denda administratif total sebesar Rp3,71 miliar. Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan upaya krusial untuk memulihkan integritas pasar dan melindungi kepentingan investor dari praktik-praktik yang menyesatkan.
Pelanggaran yang ditindak mencakup spektrum luas, mulai dari manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan kewajiban keterbukaan informasi, hingga pelanggaran transaksi material dan afiliasi. Dari total sepuluh kasus tersebut, tiga di antaranya didominasi oleh skema manipulasi perdagangan saham yang melibatkan entitas PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Ketiga kasus ini dinilai menciptakan gambaran semu yang mengaburkan interaksi permintaan dan penawaran riil di bursa.
Penelusuran Skema Manipulasi Perdagangan di Tiga Emiten
Pemeriksaan mendalam pada kasus HOMI mengungkap manipulasi transaksi yang berlangsung dari 20 Maret hingga 21 Juli 2023 dengan melibatkan 15 rekening efek. OJK mencatat keuntungan tidak sah sebesar Rp6,89 miliar dari transaksi tersebut. Empat pihak, yaitu PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S., diperintahkan untuk mengembalikan dana itu. Sanksi berat berupa larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 3 hingga 10 tahun juga dijatuhkan kepada para pelaku, selain penutupan paksa 15 rekening efek terkait.
Sementara itu, pada kasus SAMF periode Mei 2021, OJK mendeteksi keuntungan tidak sah hingga Rp12,55 miliar yang melibatkan Ir. J.K. Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, serta lima individu lain. Larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 5 hingga 10 tahun dikenakan kepada para terdakwa sebagai bentuk hukuman preventif. Adapun pada kasus SMDM periode September-Oktober 2022, sembilan pihak didakwa melakukan manipulasi yang menghasilkan keuntungan Rp4,32 miliar. Menariknya, sebagian transaksi ini terafiliasi dengan kompetisi HOTS Championship yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menambah kompleksitas pengawasan transaksi di platform daring.
Teguran Keras bagi Emiten atas Pelanggaran Kepatuhan
Di luar skema manipulasi, OJK juga menggerus tujuh kasus pelanggaran kepatuhan emiten dan pengurusnya. Kasus paling menonjol menyangkut PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) yang didenda Rp250 juta karena tidak mengungkapkan fakta material terkait perkara hukum mantan komisaris utamanya, Sean William Henley. Henley didenda tambahan Rp200 juta, bersama tiga direksi lain yang masing-masing menerima denda Rp80 juta.
Kelalaian serupa diterapkan pada PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) yang didenda Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas jual beli tanah. Selain itu, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) turut didenda karena gagal memenuhi kewajiban pengalihan saham treasuri dan Penawaran Tender Wajib (PTOW) sesuai tenggat waktu. OJK menegaskan, praktik manipulasi dan ketidakpatuhan tidak dapat ditoleransi karena merusak mekanisme pembentukan harga wajar. Langkah tegas ini bertujuan memperkuat pengawasan transaksi efek dan meningkatkan koordinasi dengan SRO untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gabriela Fundora Pertahankan Empat Sabuk Dunia, Rekor Tak Terkalahkan Kembali Bertahan di Ring

SIG Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Lansia di Aceh dengan Usaha Peternakan Berpenghasilan Rp3 Juta per Bulan

Antisipasi Kepadatan, Dishub DKI Gencarkan Rekayasa Lalu Lintas Jelang Konser Guns N' Roses di GBK
