Indonesia Resmi Luncurkan Program REDD+ Berbasis Yurisdiksi untuk Pasar Karbon Global
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Indonesia resmi meluncurkan program REDD+ berbasis yurisdiksi di sembilan provinsi untuk menghasilkan kredit karbon hutan bawah standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES .
- Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan hutan, restorasi ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal.
- Melalui inisiatif ini, pasar karbon dan investasi swasta diharapkan dapat melengkapi pendanaan pemerintah, termasuk melalui pembayaran berbasis hasil dan filantropi.
Indonesia resmi meluncurkan program REDD+ berbasis yurisdiksi di sembilan provinsi untuk menghasilkan kredit karbon hutan bawah standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES. Program ini diumumkan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Antalya, Turki, dalam rangka Confernce of the Parties (COP31) Perubahan Iklim PBB, menandai langkah strategis Indonesia untuk mengintegrasikan upaya perlindungan hutan ke dalam mekanisme pembiayaan internasional.
Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan hutan, restorasi ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal. Melalui inisiatif ini, pasar karbon dan investasi swasta diharapkan dapat melengkapi pendanaan pemerintah, termasuk melalui pembayaran berbasis hasil dan filantropi. Rohmat menegaskan, seluruh proses tetap mengedepankan prinsip kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, serta pembagian manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.
Strategi Pengkreditan Karbon di 38,6 Juta Hektare Hutan
Luas hutan pada sembilan provinsi yang menjadi bagian dari program ini mencapai sekitar 38,6 juta hektare, atau setara 40 persen dari total tutupan hutan nasional. Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, menjelaskan bahwa pengkreditan karbon akan dilakukan dengan dua pendekatan berbeda berdasarkan kondisi hutan setempat.
- Empat provinsi (Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau) akan mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
- Lima provinsi (Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan) menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD) untuk menghargai kemampuan mereka dalam mempertahankan tutupan hutan.
Mekanisme Nesting dan Pengakuan Internasional atas Kepemimpinan Indonesia
Dalam implementasinya, Ilham, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, menegaskan bahwa program ini bersinergi dengan perhutanan sosial melalui mekanisme nesting. Mekanisme ini memastikan persetujuan dari proyek karbon yang sudah berjalan agar setiap ton pengurangan emisi diperhitungkan dari satu baseline yang sama, sekaligus menjamin Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat lokal. Penerimaan konsep ini oleh ART Registry dinilai sebagai tongkah penting oleh Martin Krause dari UNEP, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti standar, tetapi turut membentuk arsitektur global melalui pendekatan berbasis yurisdiksi yang inovatif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gabriela Fundora Pertahankan Empat Sabuk Dunia, Rekor Tak Terkalahkan Kembali Bertahan di Ring

OJK Teken Sanksi Rp27,48 Miliar untuk 10 Pelanggaran Pasar Modal, Fokus Tekan Manipulasi Saham

SIG Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Lansia di Aceh dengan Usaha Peternakan Berpenghasilan Rp3 Juta per Bulan
