MK Tolak Uji Materi Larangan Rekam Pejabat Pajak, Perketat Jaminan Kerahasiaan Data
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil yang menyerukan penghapusan larangan perekaman audio visual bagi wajib pajak dan kuasa hukumnya saat berhadapan dengan pejabat pajak.
- Pemohon berdalih bahwa ketentuan hukum tersebut memicu multitafsir yang berlebihan sehingga membatasi hak konstitusionalnya untuk mendokumentasikan proses diskusi dengan pihak fiskus.
- Fungsiawan mengklaim bahwa norma yang dianggap kabur membuat ia kehilangan hak untuk memperoleh dan menyimpan informasi penting yang berkaitan dengan pembelaan dirinya maupun kliennya dalam proses perpajakan.
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil yang menyerukan penghapusan larangan perekaman audio visual bagi wajib pajak dan kuasa hukumnya saat berhadapan dengan pejabat pajak. Putusan ini menanggapi gugatan dari seorang kuasa wajib pajak bernama Fungsiawan melalui Permohonan Nomor 211/PUU-XXIII/2025, yang menyasar norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pemohon berdalih bahwa ketentuan hukum tersebut memicu multitafsir yang berlebihan sehingga membatasi hak konstitusionalnya untuk mendokumentasikan proses diskusi dengan pihak fiskus. Fungsiawan mengklaim bahwa norma yang dianggap kabur membuat ia kehilangan hak untuk memperoleh dan menyimpan informasi penting yang berkaitan dengan pembelaan dirinya maupun kliennya dalam proses perpajakan. Namun, hakim konstitusi menilai bahwa larangan tersebut tetap konsisten dengan perlindungan hukum yang berlaku.
Penegasan Kewajiban Kerahasiaan Mutlak bagi Pihak Fiskus dan Wajib Pajak
Meski menolak permohonan, MK menegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perpajakan bukan hanya dibebankan kepada pejabat atau tenaga ahli, tetapi juga kepada wajib pajak maupun kuasa wajib pajak. Arsul Sani, Hakim Konstitusi yang membacakan putusan pada Sabtu (21/11/2026), merujuk pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Menurut Arsul, penolakan ini juga terkait dengan tafsiran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memposisikan wajib pajak dan kuasa sebagai bagian dari "pihak lain". Penafsiran ini menyebabkan larangan akses informasi diri sendiri serta larangan merekam audio visual terhadap pelaksanaan perpajakan pribadi.
Implikasi Hukum terhadap Penunjukan Kuasa dalam Proses Perpajakan
Dalam konteks ini, Arsul menjelaskan bahwa permohonan tersebut meminta agar Pasal 34 ayat (1) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam UU 7/2021 tidak hanya mencantumkan frasa "wajib pajak", tetapi juga menambahkan "dan/atau kuasa wajib pajak". Hakim mengakui bahwa secara hukum, wajib pajak memang diperkenankan menunjuk kuasa untuk mewakili hak dan kewajiban perpajakannya.
Namun, dengan ditolaknya gugatan ini, MK mempertegas bahwa hak penunjukan kuasa tidak serta-merta menghapuskan aturan ketat mengenai privasi dan keamanan data perpajakan. Penolakan ini mengisyaratkan bahwa proses perpajakan di Indonesia tetap diikat oleh standar kerahasiaan tinggi, di mana dokumentasi audio visual dilarang demi menjaga integritas sistem dan melindungi data sensibel seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi fiskal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Indonesia Resmi Luncurkan Program REDD+ Berbasis Yurisdiksi untuk Pasar Karbon Global

Dew United Gagal Geser Persija, Osmar Loss Puji Mentalitas Tim Meski Kalah di Kandang

Dorong Daya Saing Nasional, Kemendagri Hadirkan Apresiasi Pemda Maluku-Nusra
