Lewati Batas Usia 18 Tahun: KPAI Desak DPR Hapus Syarat Kawin dalam RUU Pemilu
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Desakan ini disampaikan anggota KPAI, Sylvana Apituley , pada peringatan Hari Anak Sedunia, Sabtu (12/6).
- Menurut Sylvana, revisi aturan diperlukan agar norma pelindungan anak terintegrasi dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI.
- Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengubah batas usia pemilih pemula menjadi 18 tahun serta menghapus status perkawinan sebagai syarat memilih, demi melindungi anak dari eksploitasi politik. Desakan ini disampaikan anggota KPAI, Sylvana Apituley, pada peringatan Hari Anak Sedunia, Sabtu (12/6). Menurut Sylvana, revisi aturan diperlukan agar norma pelindungan anak terintegrasi dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI.
Ia menegaskan, regulasi saat ini masih menetapkan usia 17 tahun sebagai batas minimal pemilih, yang justru membuka celah bagi anak di bawah umur yang 'sudah atau pernah kawin' untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik. Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Dengan kata lain, setiap orang berusia di bawah 18 tahun masih berstatus anak yang wajib mendapat perlindungan khusus.
Eksploitasi Politik yang Meresahkan
KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi massa kampanye, anak sebagai bintang iklan dan juru bicara calon, hingga anak menjadi sasaran politik uang. Menurut Sylvana, maraknya praktik ini bukan sekadar insiden, melainkan pola berulang yang terjadi setiap pemilu maupun pilkada. "Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye," jelasnya.
Dampak Sosial dan Hukum
Pola eksploitasi politik semakin memburuk ketika anak-anak, termasuk pelajar, ditarik ke jalanan untuk mendukung isu-isu tertentu. Misalnya, pada demonstrasi RUU Pilkada pada Agustus 2024, tercatat 300-400 pelajar turun ke jalan dan 85 anak diamankan. Langkah-langkah ini dianggap berisiko terhadap hak hidup anak. Oleh karena itu, KPAI menggarisbawahi pentingnya melakukan perubahan normatif dari hulu, yakni dengan menaikkan usia minimal pemilih dan menghapus syarat perkawinan, agar anak tidak lagi dijadikan komoditas suara dan tameng kepentingan politik orang dewasa.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

NTT Raih Juara I Forkopimda Terbaik Regional Nusra-Maluku, Hadiah Rp1,5 Miliar Ditawarkan

Cak Imin Komitmen Perjuangkan Dana Mobil Damkar untuk 2027 di Kubu Raya

Polda Metro Jaya Tangani Kasus Fitnah Akun Facebook 'Cakra Adi Negara' Murni Berbasis Laporan Warga
