Indonesia Dorong Keadilan Iklim: Kesenjangan Dana dan Tekanan Mitigasi di COP31
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Di hadapan delegasi negara-negara anggota UNFCCC, Diaz menyoroti fakta bahwa emisi global masih terus merangkak naik.
- "Kemajuan aksi iklim global masih belum merata.
- Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menggaungkan desakan tegas agar komunitas internasional mengevaluasi ketimpangan akses pendanaan iklim dalam peluncuran Second Global Stocktake (GST-2) di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Tรผrkiye. Pada acara yang digelar pada Rabu (18/11/2026) tersebut, Indonesia menyuarakan kekhawatiran bahwa laju aksi iklim global masih berjalan timpang, di mana negara-negara berkembang terus dipaksa menanggung beban mitigasi tanpa diiringi komitmen pendanaan dan dukungan teknis yang setara.
Di hadapan delegasi negara-negara anggota UNFCCC, Diaz menyoroti fakta bahwa emisi global masih terus merangkak naik. "Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya," tegas Diaz, sebagaimana dikutip dari siaran resmi pada Sabtu (21/11).
Evaluasi Mekanisme Global dan Pelajaran dari GST-1
Sebagai mekanisme evaluasi kolektif lima tahunan yang diamanatkan Perjanjian Paris, Global Stocktake memegang peran krusial dalam mengukur sejauh mana dunia berada di jalur yang tepat untuk menahan laju kenaikan suhu bumi. Berkaca dari pengalaman mengintegrasikan hasil Global Stocktake pertama (GST-1) ke dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), Indonesia mengkritisi kecenderungan global yang terlalu berat sebelah pada tuntutan pengurangan emisi. "Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit," ungkap Diaz.
Harapan Keseimbangan dan Prinsip CBDR-RC
Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa proses GST-2 harus menjadi momentum koreksi untuk menghadirkan keseimbangan sejati. Seluruh instrumen yang dihasilkan harus berlandaskan pada prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Berikut adalah aspek kunci yang didorong Indonesia untuk mendapat perhatian seimbang dalam GST-2:
- Pendanaan iklim yang memadai untuk negara berkembang.
- Transfer teknologi dan penguatan kapasitas implementasi.
- Perimbangan yang adil antara aspek mitigasi dan adaptasi.
Ia melanjutkan, "Bagi Indonesia, keberhasilan GST-2 tidak diukur dari seberapa tinggi target yang tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa nyata arus pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas mengalir untuk menopang aksi iklim berkelanjutan di negara-negara berkembang." Peluncuran ini menjadi pijakan awal bagi komunitas internasional untuk memetakan kesenjangan aksi iklim secara komprehensif menuju masa depan yang lebih adil.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Ujang Komarudin: Loyalitas 35 Tahun Dasco ke Prabowo Jadi Nilai Tambah Calon Wapres

OJK Kenaikan Gaji: 10 Kasus Pelanggaran Ditesis, Denda Rp27,48 Miliar

Gubernur Lampung Targetkan Perbaikan Jalan 600 Desa pada 2027 Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
