KKP Kunci Komitmen Restorasi 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Lewat Instrumen Karbon di COP31
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menjalin komitmen kolaborasi dengan pengembang proyek dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan restorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Indonesia.
- Komitmen tersebut ditandai dengan pernyataan bersama antara KKP, PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), dan Apolownia pada 12 November 2026.
- Secara terpisah, pada 18 November 2026, komitmen bersama juga terjalin antara VNV , PT Yani Kusuma Perkasa (YKP), dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menjalin komitmen kolaborasi dengan pengembang proyek dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan restorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, sebagai bentuk konkret penguatan aksi mitigasi perubahan iklim global melalui pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kelautan.
Komitmen tersebut ditandai dengan pernyataan bersama antara KKP, PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), dan Apolownia pada 12 November 2026. Secara terpisah, pada 18 November 2026, komitmen bersama juga terjalin antara VNV, PT Yani Kusuma Perkasa (YKP), dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan NEK sektor kelautan merupakan strategi mitigasi yang selaras dengan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan Perjanjian Paris.
Distribusi Luas Restorasi di Tiga Wilayah Kunci
Dari total 13.500 hektare, lokasi yang telah diidentifikasi dan dipersiapkan oleh para mitra mencakup tiga wilayah utama, yaitu:
- 7.500 hektare di wilayah Sumatera;
- 5.000 hektare di Pantai Utara Jawa (Pantura);
- 1.000 hektare di Lombok Timur.
Implementasi restorasi ini akan dilakukan secara ketat sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi ini memastikan bahwa seluruh pengelolaan berjalan secara transparan, berbasis sains, serta menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Peluang Swasta dan Mekanisme Perlindungan Masyarakat
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan bahwa kolaborasi multi-pihak ini menjadi langkah percepatan pemulihan lingkungan. Saat ini, lokasi yang telah dipetakan dan menjadi target nasional mencapai 588 ribu hektare. Pemerintah secara terbuka mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mendukung ocean-based climate solutions.
Untuk menjamin keberlanjutan sosial, setiap proyek wajib menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Selain itu, mekanisme tata kelola wajib mencakup penyusunan benefit-sharing plan dan penyediaan sistem pengaduan (grievance mechanism) untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir secara adil dan transparan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Luncurkan XStar-Kusuka di Cirebon, IOJI Perkuat Tata Kelola BBM Subsidi untuk Nelayan Kecil

IPB University dan INKINDO Perkuat Kolaborasi Akademisi-Pemerintah untuk Ketahanan Pangan Berbasis Daerah

Bawono Kumoro: Kampanye Hitam terhadap Dasco Merusak Fondasi Demokrasi Indonesia
