Ditopang UU Ketenagakerjaan Baru, UMP Jawa Barat 2027 Melonjak 29,44% Menjadi Rp3 Juta
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi , yang akrab disapa KDM, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta .
- Angka ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 29,44%, atau bertambah Rp682.399 dibandingkan nilai UMP tahun 2026.
- Penetapan ini diumumkan secara resmi pada Sabtu, 21 November 2026, oleh Dedi Mulyadi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka .
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Angka ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 29,44%, atau bertambah Rp682.399 dibandingkan nilai UMP tahun 2026. Penetapan ini diumumkan secara resmi pada Sabtu, 21 November 2026, oleh Dedi Mulyadi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka. Kenaikan drastis ini mengacu pada regulasi terbaru yang mengubah paradigma perhitungan upah minimum di Indonesia.
Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan bahwa pergeseran dasar hukum menjadi faktor utama naiknya besaran UMP kali ini. Tidak lagi menggunakan formula inflasi dan pertumbuhan PDB yang sering kali menghasilkan kenaikan tipis, Jawa Barat kini menerapkan formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 139 ayat (1), UMP dihitung dengan rumus KHL dikali 70%. "KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah *safety net*," ujar Kim. KHL provinsi sebesar Rp4.248.132 dikalikan 70% menghasilkan Rp2.973.692,4, yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3.000.000 untuk memastikan standar hidup pekerja tetap terlindungi.
Disparitas Ekonomi: Jalan Tengah bagi Industri Padat Karya
Kebijakan Dedi Mulyadi ini dirancang sebagai jalan tengah untuk menyeimbangkan ketimpangan upah yang tajam antara daerah industri padat modal dan daerah padat karya. Dedi menegaskan bahwa UMP Rp3 juta tidak akan memberikan dampak langsung pada kawasan industri maju seperti Kota Bekasi, yang pada 2026 mencatatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi yakni Rp5,9 juta. Wilayah seperti Purwakarta, Subang, dan Kota Bandung juga tidak terpengaruh karena struktur upahnya sudah melampaui angka UMP tersebut. Sebaliknya, kebijakan ini berdampak krusial bagi pekerja di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki di wilayah dengan UMK menengah-rendah, seperti Kota Banjar (Rp2,33 juta), Kabupaten Pangandaran, Kuningan, serta daerah seperti Indramayu dan Kabupaten Cirebon yang berada di kisaran Rp2,7 juta.
Formula Bertingkat dan Mekanisme Perkecualian bagi Pengusaha
Penerapan upah minimum 2027 di Jawa Barat akan berjalan secara bertingkat, dimulai dari UMP, lalu Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Untuk menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja, pemerintah provinsi membuka pintu bagi perusahaan yang merasa kesulitan memenuhi standar UMP. Kim menyampaikan bahwa mekanisme pengajuan perkecualian telah disiapkan, di mana perusahaan dapat mengajukan keberatan yang akan diverifikasi secara ketat berdasarkan aspek administrasi dan kemampuan keuangan perusahaan. "Kami membuka mekanisme pengajuan perkecualian yang akan diverifikasi... demi menjaga kelangsungan usaha serta lapangan kerja," kata Kim. Regulasi ini diharapkan mampu meredam ketimpangan antarwilayah tanpa meruntuhkan industri padat karya di Jawa Barat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Luncurkan XStar-Kusuka di Cirebon, IOJI Perkuat Tata Kelola BBM Subsidi untuk Nelayan Kecil

IPB University dan INKINDO Perkuat Kolaborasi Akademisi-Pemerintah untuk Ketahanan Pangan Berbasis Daerah

Bawono Kumoro: Kampanye Hitam terhadap Dasco Merusak Fondasi Demokrasi Indonesia
