Gubernur Sulsel Kencangkan Rem Ekonomi: UMP 2027 Lompat 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.
- Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar Rp312.824,46 atau sekitar 7,98 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di level Rp3.921.088,79.
- Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional, dengan struktur upah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar Rp312.824,46 atau sekitar 7,98 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di level Rp3.921.088,79. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional, dengan struktur upah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
Penetapan tersebut tidak hanya menyentuh batas minimum umum, tetapi juga diperluas melalui mekanisme Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang membedakan besaran upah berdasarkan kompleksitas dan risiko di berbagai industri. Dengan demikian, Pemprov Sulsel berupaya menciptakan standar hidup layak yang proporsional bagi pekerja di sektor-sektor strategis, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menyusun perencanaan biaya tenaga kerja mereka.
Perbedaan Upah Sektoral: Dari Pertambangan hingga Jasa
Dalam keputusan tersebut, Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 untuk tiga kelompok sektor usaha utama dengan besaran yang berbeda-beda. Rincian nominal UMP sektoral tersebut meliputi:
- Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan: Rp4.293.995,04
- Sektor industri pengolahan dan retail: Rp4.235.702,42
- Sektor aktivitas jasa: Rp4.234.608,39
Implikasi Hukum dan Pengecualian bagi Usaha Mikro
Andi Sudirman menegaskan bahwa penetapan UMP ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan serta hasil dialog sosial antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. "Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama," ujar gubernur tersebut. Perlu dicatat bahwa ketentuan UMP dan UMSP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, kewajiban perusahaan adalah menerapkan struktur dan skala upah yang lebih tinggi. Selain itu, usaha mikro dan usaha kecil dikecualikan dari ketentuan ini, namun pengusaha tetap dilarang keras membayar upah di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan, di mana pelanggaran dapat berujung pada sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPAI Dorong Revisi UU Pemilu: Batas Usia Pemilih Naik jadi 18 Tahun, Hapus Syarat Perkawinan

Penolakan Kuat Soesalit Djojoadhiningrat: Menolak Privilese Bupati demi Integritas Militer

Imigrasi Cilegon Deportasi 17 WNA China: Kerja Proyek Pakai Visa Kunjungan
