Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- "Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras.
- Siera merujuk pada pernyataan Fadli di Juni 2025 yang mempertanyakan validitas penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998.
- Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan keterlibatannya terbatas pada aspek administratif, dan ia tidak ikut menulis atau mengarahkan naskah buku sejarah Indonesia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan sikapnya untuk mengutuk dan mengecam tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998, sebagai respons langsung terhadap kritik keras dari insan perfilman. Klarifikasi ini disampaikan Fadli melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (21/11), menyusul pernyataan produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, yang mempertanyakan konsistensi sikap Fadli terkait sejarah kelam bangsa tersebut.
Fadli Zon menjelaskan bahwa keberatannya sebelumnya murni menyangkut penggunaan istilah 'massal', yang menurutnya mengimplikasikan tindakan yang terstruktur dan sistematis sehingga memerlukan dukungan fakta serta dokumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. "Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras. Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah," tegas Fadli dalam keterangannya, sekaligus memastikan bahwa pandangannya tersebut merupakan opini pribadi, bukan arahan resmi dalam proses penulisan sejarah nasional.
Kontroversi Pernyataan dan Respons Produser Film
Pernyataan Fadli yang menuai kontroversi ini berakar dari kritik yang dilontarkan saat Siera Tamihardja menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11). Siera merujuk pada pernyataan Fadli di Juni 2025 yang mempertanyakan validitas penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan keterlibatannya terbatas pada aspek administratif, dan ia tidak ikut menulis atau mengarahkan naskah buku sejarah Indonesia.
Fadli menekankan, "Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah." Respons ini sekaligus memisahkan peran kementerian dari diskursus politik identitas yang muncul di ruang publik, menegaskan bahwa integritas historiografi harus tetap berada di tangan para ahli sejarah, bukan pejabat politik yang memiliki tanggung jawab administratif.
Data Resmi TGPF dan Komnas Perempuan
Untuk memberikan gambaran faktual mengenai skala kekerasan yang terjadi, catatan resmi menjadi acuan utama. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan Mei 1998 telah mendokumentasikan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya. Data tersebut diperkuat oleh verifikasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang merinci temuan investigasi secara kuantitatif sebagai berikut:
- 52 kasus perkosaan
- 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan
- 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual
- 9 kasus pelecehan seksual
Total 85 kasus ini telah diverifikasi oleh Komnas Perempuan. Meskipun data rinci mengenai identitas korban tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik demi melindungi korban dan keluarga dari risiko kekerasan lanjutan, keberadaan dokumen TGPF dan Komnas Perempuan ini menjadi landasan kuat bagi Fadli untuk menegaskan kecaman moral dan hukumnya terhadap kekerasan seksual, sekaligus membedakan antara pengakuan fakta sejarah dengan perdebatan teknis atas terminologi 'massal'.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Revolusi Karantina: Barantin Siapkan Kawasan Terintegrasi di Palu untuk Akselerasi Ekspor
