Wali Kota Samarinda Andi Harun Matangkan Probebaya 2027: Anggaran Dibatasi, Prioritas Rakyat Tetap Jaga
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Langkah ini diambil di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah yang menuntut pengelolaan keuangan lebih cermat, tanpa mengorbankan program prioritas di tingkat Rukun Tetangga (RT).
- Andi Harun menegaskan bahwa Probebaya tetap menjadi prioritas utama meskipun dinamika fiskal menuntut penyesuaian yang realistis.
- Kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat menyusul dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi," ujar Andi Harun di Samarinda, Kamis.
Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin rapat strategis bersama seluruh camat, lurah, dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mematangkan skema Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) 2027. Langkah ini diambil di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah yang menuntut pengelolaan keuangan lebih cermat, tanpa mengorbankan program prioritas di tingkat Rukun Tetangga (RT). Andi Harun menegaskan bahwa Probebaya tetap menjadi prioritas utama meskipun dinamika fiskal menuntut penyesuaian yang realistis.
"Probebaya tetap menjadi prioritas utama. Kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat menyusul dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi," ujar Andi Harun di Samarinda, Kamis. Untuk memastikan keberlanjutan, ia menginstruksikan Bagian Pemerintahan untuk menyusun dua opsi skenario anggaran, dengan proyeksi plafon 2027 yang dipastikan tidak akan melampaui alokasi pada tahun 2026. Ia juga memastikan seluruh alokasi Probebaya 2026 yang masih dalam proses pencairan akan tuntas lunas sebelum akhir tahun, memberikan jaminan bagi jajaran kewilayahan.
Usulan Wilayah: Fokus pada Pemberdayaan dan Kebutuhan Dasar
Forum tersebut menghasilkan beragam masukan dari pimpinan wilayah mengenai proporsi anggaran antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik. Camat Palaran mengusulkan prioritas pada kegiatan pemberdayaan seperti layanan kesehatan, posyandu, dan gotong royong. Sementara itu, Lurah Gunung Lingai menekankan pentingnya mempertahankan pembiayaan kebutuhan dasar warga. Beberapa usulan kunci dari tingkat kecamatan dan kelurahan meliputi:
- Prioritas dana untuk layanan kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu (posyandu).
- Pembiayaan jaminan kesehatan (BPJS), pemberian makanan tambahan (PMT), dan pendataan dasawisma.
- Pengadaan sarana prasarana fisik yang disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
- Perencanaan dini untuk selaraskan komposisi anggaran dengan waktu eksekusi di lapangan.
Dalam Konteks Sejarah: Dari Pilot Project ke Program Nasional
Probebaya bukanlah program baru; ia diluncurkan pada 4 Juni 2021 sebagai proyek percontohan di 59 kelurahan, sebelum diterapkan secara penuh di hampir 2.000 RT se-Kota Samarinda sejak 2022 dengan pagu anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun. Program ini mengalokasikan dana stimulan Rp100 juta per RT melalui mekanisme swakelola. Pada TA 2026, efisiensi anggaran telah mengubah pola pencairan menjadi bertahap, yaitu Rp60 juta hingga Rp75 juta per RT untuk kegiatan wajib seperti iuran BPJS dan perbaikan infrastruktur mendesak. Andi Harun menyatakan bahwa seluruh masukan akan dirumuskan menjadi formulasi anggaran yang tepat sasaran, sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Samarinda untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai di tengah penyesuaian fiskal yang sedang berlangsung.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia

Kemenperin Gempur Pasar Halal Global $3,56 Triliun Lewat Lima Klaster Industri Strategis
