Uni Eropa Desak Myanmar Eksekusi Putusan ICJ soal Genosida Rohingya
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Desakan ini muncul hanya beberapa jam setelah ICJ memvonis Myanmar atas pelanggaran Konvensi Genosida terkait operasi militer di Negara Bagian Rakhine.
- Pernyataan resmi EU menekankan bahwa Myanmar harus memenuhi seluruh kewajiban hukumnya, yang mencakup pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban atas kerugian yang belum dapat dipulihkan secara material.
- "Mematuhi putusan ICJ bukanlah pilihan, melainkan kewajiban berdasarkan hukum internasional," tegas pernyataan tersebut.
Uni Eropa (EU) pada Kamis (26/1) mendesak Myanmar untuk segera melaksanakan secara penuh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memvonis negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui layanan diplomatik Komisi Eropa, EU menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan bukan sekadar opsi, melainkan kewajiban mutlak berdasarkan hukum internasional. Desakan ini muncul hanya beberapa jam setelah ICJ memvonis Myanmar atas pelanggaran Konvensi Genosida terkait operasi militer di Negara Bagian Rakhine.
Pernyataan resmi EU menekankan bahwa Myanmar harus memenuhi seluruh kewajiban hukumnya, yang mencakup pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban atas kerugian yang belum dapat dipulihkan secara material. "Mematuhi putusan ICJ bukanlah pilihan, melainkan kewajiban berdasarkan hukum internasional," tegas pernyataan tersebut. UE juga menilai bahwa mekanisme pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap masyarakat Rohingya merupakan kunci utama untuk mewujudkan penyelesaian krisis yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.
Momen Bersejarah Hukum Internasional
Putusan ICJ pada Kamis menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya pengadilan tertinggi itu menyatakan suatu negara secara hukum bertanggung jawab atas genosida. Dalam proses pemungutan suara, sembilan hakim mendukung putusan tersebut, sementara enam hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinions). Kasus ini berakar dari operasi militer yang brutal dilakukan Tentara Nasional Myanmar di Negara Bagian Rakhine utara pada tahun 2017, yang memicu eksodus massal lebih dari 700.000 pengungsi ke Bangladesh. EU menyatakan bahwa independensi dan kewibawaan ICJ semakin krusial di tengah meningkatnya ancaman terhadap perdamaian global serta meluasnya pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu, blok 27 negara anggota itu mendesak seluruh negara di dunia untuk menghormati dan memastikan pelaksanaan penuh atas setiap putusan pengadilan tersebut.
Penderitaan Rohingya dan Tanggung Jawab Global
EU mengingatkan kembali penderitaan luar biasa yang menimpa masyarakat Rohingya, termasuk pengungsian paksa dan kekerasan sistematis yang harus segera diakhiri. "Nasib mereka tidak boleh dilupakan. Putusan bersejarah ini menegaskan pentingnya keadilan bagi para korban serta keharusan menegakkan hukum internasional," lanjut pernyataan Komisi Eropa. Dengan tekanan diplomatik yang meningkat, komunitas internasional kini menyoroti bahwa keadilan hukum saja tidak cukup tanpa adanya eksekusi nyata di lapangan, menjadikannya ujian bagi kredibilitas institusi hukum global di mata dunia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Petani Banjarnegara Bagikan 300 Kg Cabai Gratis untuk Jaga Stabilitas Harga

Imigrasi Perkuat Regulasi Hadapi Ancaman Eksodus Massal akibat Konflik Global

Polda Banten Gelar Identifikasi Forensik untuk 6 Jenazah dari Kebakaran Pabrik Permen Cikande
