Suriah Apresiasi Pengesahan Resolusi PBB: Penegasan Kedaulatan Golan dan Konsensus Hak Asasi Manusia
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Dalam pernyataannya melalui platform media sosial X, Shaibani merinci bahwa Komite Keempat Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi mengenai Dataran Tinggi Golan dengan dukungan 149 negara .
- Jumlah ini meningkat tiga negara dibandingkan pemungutan suara tahun sebelumnya.
- Pemerintah Damaskus menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 497 dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Damaskus menyambut positif pengesahan dua rancangan resolusi oleh komite-komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (19/11), yang mencakup isu Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dan hak asasi manusia (HAM) di Suriah. Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyebut pengesahan ini sebagai langkah krusial untuk menegaskan kembali kedaulatan negara serta dukungan internasional terhadap integritas wilayah Suriah, menandai pergeseran diplomatik yang signifikan di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Dalam pernyataannya melalui platform media sosial X, Shaibani merinci bahwa Komite Keempat Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi mengenai Dataran Tinggi Golan dengan dukungan 149 negara. Jumlah ini meningkat tiga negara dibandingkan pemungutan suara tahun sebelumnya. Shaibani menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan penegasan masyarakat internasional bahwa pendudukan tidak memberikan legitimasi hukum dan tidak menghapus hak-hak kedaulatan Suriah yang telah diakui secara internasional.
Penegasan Kedaulatan dan Komitmen Hukum Internasional
Shaibani mengapresiasi upaya Kelompok Arab serta negara-negara yang mendukung resolusi tersebut, sambil menyatakan bahwa Suriah yang baru siap menjalin kemitraan, perdamaian, dan stabilitas, namun menolak pelepasan sejengkal pun wilayahnya. Pemerintah Damaskus menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 497 dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974. Sebagai latar belakang, Israel telah menduduki Dataran Tinggi Golan sejak Juni 1967 dan memperluas yurisdiksinya pada 1981, sebuah tindakan yang dinyatakan "batal demi hukum" oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 497 pada 17 Desember 1981 dengan suara bulat.
Konsensus Bersejarah dalam Isu Hak Asasi Manusia
Dalam pernyataan terpisah, Shaibani menyambut pengesahan rancangan resolusi HAM oleh Komite Ketiga melalui konsensus, sebuah pencapaian yang disebutnya sebagai "pergeseran bersejarah". Untuk pertama kalinya, resolusi ini disetujui dengan cara demikian, mencerminkan berakhirnya perpecahan internasional bertahun-tahun menuju konsensus luas mengenai masa depan Suriah. Wakil Tetap Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi menambahkan bahwa resolusi ini menyambut pembentukan lembaga-lembaga nasional untuk keadilan transisi dan penanganan orang hilang. Kedua resolusi tersebut kini akan diajukan kepada seluruh anggota Majelis Umum PBB untuk persetujuan akhir, dengan dukungan diplomatik dari Amerika Serikat dan Qatar yang turut berkontribusi terhadap tercapainya konsensus tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
