BGN Tegas Dilarangkan Gunakan Beras SPHP dan Minyakita untuk Dapur MBG, Sudaryono Buka Kanal Pengaduan Publik
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kepala BGN, Sudaryono , menyatakan bahwa ketentuan ini telah berlaku sejak hari pertama ia menjabat, bertujuan menjaga integritas kebijakan stabilisasi harga pangan nasional agar tetap sesuai peruntukan utama.
- Penjelasan ini disampaikan Sudaryono saat memberikan arahan kepada pengelola yayasan SPPG di Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
- Ia menekankan bahwa komoditas pangan yang mendapat dukungan subsidi harga pemerintah memiliki fungsi khusus dalam menjaga stabilitas pasar.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan larangan mutlak bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng rakyat Minyakita dalam pengolahaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan bahwa ketentuan ini telah berlaku sejak hari pertama ia menjabat, bertujuan menjaga integritas kebijakan stabilisasi harga pangan nasional agar tetap sesuai peruntukan utama.
Penjelasan ini disampaikan Sudaryono saat memberikan arahan kepada pengelola yayasan SPPG di Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Ia menekankan bahwa komoditas pangan yang mendapat dukungan subsidi harga pemerintah memiliki fungsi khusus dalam menjaga stabilitas pasar. Mengalihkan penggunaan beras SPHP dan Minyakita untuk dapur MBG dianggap melanggar prinsip dasar pengadaan bahan pangan yang telah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi program tersebut.
Mekanisme Pengawasan dan Kanal Pelaporan Pelanggaran
Untuk memastikan kepatuhan di lapangan, BGN mengaktifkan mekanisme pengawasan partisipatif. Sudaryono secara terbuka meminta masyarakat, termasuk media massa dan warganet, untuk berperan sebagai pengawas aktif. Jika ditemukan indikasi SPPG yang tetap menggunakan beras SPHP atau Minyakita, masyarakat diinstruksikan untuk segera melaporkan temuan tersebut ke BGN. Kanal pengaduan telah dibuka melalui berbagai medium, termasuk surat pos, surel (email), dan pesan WhatsApp, guna mempercepat penindaklanjutan dugaan pelanggaran tata kelola program.
Perluasan Target Penerima Manfaat hingga 78 Juta Orang
Keseriusan pembenahan tata kelola MBG ini sejalan dengan percepatan distribusi manfaat program yang kini telah melayani sekitar 58 juta penerima. BGN menargetkan perluasan cakupan menjadi 78 juta orang, dengan prioritas pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
- 57 juta peserta didik dari jenjang PAUD hingga satuan pendidikan lainnya.
- 21 juta kelompok rawan gizi, meliputi ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan balita.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

MPR Bentuk Tiga Pokja untuk Verifikasi Ketat 22 Syarat Calon Wapres

Vale Indonesia Perkuat Hilirisasi Nikel: Strategi Mitigasi Volatilitas Pasar Global

Rupiah Tebak Level Psikologis, Ekonom Peringatkan Ancaman Pelemahan Berkelanjutan hingga 2027
