Revitalisasi Ruang Laut: Dari Tumpang Tindih Pagar Ilegal ke Pembentukan Ditjen Penataan Ruang Laut
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- "Kalau ruang tak diatur, ditentukan, ya tumpang tindih.
- Akhirnya karena tidak selesai, semua tidak jalan padahal semua sektor ekonomi bagus," ungkap Amehr di Surabaya.
- Kegagalan integrasi tata ruang darat-laut telah melahirkan berbagai kasus kontroversi, paling menonjol adalah keberadaan pagar laut ilegal di Tangerang , Banten pada 2024 hingga awal 2025.
Jakarta, CNN Indonesia -- Potensi ekonomi maritim Indonesia yang membentang hingga 6,4 juta kilometer persegi serta garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer kini menghadapi tantangan struktural berupa ketiadaan tata kelola ruang yang terintegrasi. Amehr Hakim, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menegaskan bahwa tanpa regulasi yang jelas, aktivitas di laut akan mengalami tumpang tindih yang memicu konflik kepentingan. "Kalau ruang tak diatur, ditentukan, ya tumpang tindih. Ketika itu terjadi berantem terus. Akhirnya karena tidak selesai, semua tidak jalan padahal semua sektor ekonomi bagus," ungkap Amehr di Surabaya. Pernyataan ini menyoroti urgensi penataan ruang laut untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan agar potensi ekonomi kelautan dapat dikembangkan secara optimal tanpa hambatan administratif atau sosial.
Kegagalan integrasi tata ruang darat-laut telah melahirkan berbagai kasus kontroversi, paling menonjol adalah keberadaan pagar laut ilegal di Tangerang, Banten pada 2024 hingga awal 2025. Struktur yang membentang sejauh 30,16 km ini sempat mengganggu aktivitas nelayan dan pembudidaya sebelum akhirnya ditelusuri dan dibongkar karena tidak mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembongkaran tersebut merupakan langkah awal untuk memulihkan fungsi ruang laut. Selain itu, kasus sedimentasi di perairan Morodemak, Demak, Jawa Tengah, memperlihatkan dampak ekologis dari perubahan tata guna lahan di daratan dan aliran sedimen dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak terintegrasi, membuat nelayan kesulitan beraktivitas saat air surut.
Deregulasi Strategis dan Pembentukan Lembaga Khusus
Untuk mengatasi disfungsi tata ruang tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai implementasi kebijakan, Menteri Trenggono mengeluarkan Permen KP No. 2 Tahun 2025 yang mengesahkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL). Lembaga ini kini memiliki mandat spesifik untuk mengelola ruang laut melalui empat pilar utama:
- Perencanaan strategis dan integrasi data ruang laut;
- Pemanfaatan berkelanjutan untuk sektor ekonomi biru;
- Pengendalian risiko lingkungan dan konektivitas ekosistem pesisir;
- Binaan dan pengawasan terhadap kepatuhan regulasi pemanfaatan ruang.
Menuju Keseimbangan Ekologis dan Ekonomi Maritim
Kehadiran Ditjen PRL menandai transformasi dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan holistik yang melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir. Penataan yang berkelanjutan ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Dengan menyatukan regulasi dan pengawasan di satu meja, KKP berupaya memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang California Tanpa Laporan Kerusakan, USGS Catat Episentrum di Kedalaman 6,7 Kilometer

Jasa Marga Buka 4 Ruas Tol Fungsional Gratis 61,90 Km untuk Antipasi Lonjakan Nataru 2026

Polisi Haiti Gempur Markas Geng Bersenjata di Martissant, 34 Orang Tumbang
