RUU Perampasan Aset Disahkan DPR: Upaya Tegas Minimalisasi Korupsi, Terorisme, dan Judi Online
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah besar dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia akhirnya terealisasi dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
- Pengesahan ini menandai berakhirnya proses legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun, menunjukkan komitmen kuat negara dalam menangani akar masalah kejahatan melalui mekanisme perampasan aset.
- Proses legislasi ini berlangsung lebih cepat dari target awal yang ditetapkan.
Langkah besar dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia akhirnya terealisasi dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa regulasi ini merupakan upaya strategis pemerintah dan parlemen untuk meminimalkan tindak pidana korupsi, terorisme, judi daring, serta berbagai kejahatan lainnya. Pengesahan ini menandai berakhirnya proses legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun, menunjukkan komitmen kuat negara dalam menangani akar masalah kejahatan melalui mekanisme perampasan aset.
Proses legislasi ini berlangsung lebih cepat dari target awal yang ditetapkan. Supratman mengungkapkan bahwa RUU yang semula ditargetkan selesai pada 15 Desember ternyata dapat diselesaikan lebih cepat sekitar satu bulan. Percepatan ini, menurutnya, mencerminkan keinginan kuat pemerintah dan DPR untuk segera mengimplementasikan instrumen hukum yang efektif dalam memotong aliran dana hasil kejahatan. "Dulu DPR berjanji untuk menyelesaikan 15 Desember, ternyata kemarin lebih cepat sebulan. Itu artinya pemerintah sangat berkeinginan untuk agar tindak pidana-tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk terorisme, judol (judi online), ataupun tindak pidana yang lain itu, itu bisa kita minimalisasi," ujar Supratman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Proses Pengesahan di Rapat Paripurna DPR
Pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan secara resmi dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, tersebut menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tersebut setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan penyusunan RUU. Momen ini menjadi puncak dari panjangnya proses pembahasan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk respons positif terhadap tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil yang telah lama mendesak adanya regulasi perampasan aset yang komprehensif.
Implikasi Penegakan Hukum yang Terintegrasi
Supratman menekankan bahwa implementasi RUU ini tidak menjadi tanggung jawab tunggal satu institusi, melainkan melibatkan sinergi seluruh aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas perampasan aset yang dapat dilakukan lintas sektor. Dengan adanya payung hukum yang jelas, negara kini memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menyita dan mengelola aset-aset hasil kejahatan, sehingga tidak hanya menghukum pelakunya, tetapi juga memutus mata rantai finansial dari tindak pidana. Keberhasilan pengesahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku kejahatan di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BI Rate Tembus 6%, Nasib Cicilan Kredit Mobil dan Strategi Daihatsu Jaga Daya Beli Konsumen

Strategi APEC: Yusuf Rendy Manilet Tekankan Pentingnya Penyederhanaan Birokrasi untuk Ekspor UMKM

Menperin: Lonjakan Penjualan Otomotif 2026 Jadi Sinyal Kuat Daya Beli Kelas Menengah Terjaga
