Prabowo Instruksikan 70% Hasil Tambang Masuk Kas Negara, DPR Beri Dukungan dengan Catatan Teknis
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar minimal 70% dari hasil tambang dalam negeri disetorkan ke negara, mencakup pula aspek penguasaan saham pertambangan.
- Kebijakan ambisius ini dirancang untuk mengoreksi struktur kepemilikan yang selama ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan nasional.
- Arahan tersebut langsung mendapat respons dari legislator, di mana Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh, meskipun menyisakan pertanyaan mendalam mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya di lapangan.
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar minimal 70% dari hasil tambang dalam negeri disetorkan ke negara, mencakup pula aspek penguasaan saham pertambangan. Kebijakan ambisius ini dirancang untuk mengoreksi struktur kepemilikan yang selama ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan nasional. Arahan tersebut langsung mendapat respons dari legislator, di mana Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh, meskipun menyisakan pertanyaan mendalam mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya di lapangan.
Rencana penyesuaian skema penerimaan negara dari sektor sumber daya alam ini dianggap krusial untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Meskipun prinsipnya sudah disepakat, terdapat nuansa berbeda terkait implementasinya untuk investasi baru dibandingkan perusahaan lama yang telah beroperasi bertahun-tahun.
Perdebatan Teknis dan Tantangan Implementasi
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, mengapresiasi langkah Presiden, namun menegaskan bahwa penjelasan teknis yang rigid masih belum ada. Hingga saat ini, pihak pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi, belum memberikan rincian mekanisme pelaksanaan skema 70% tersebut. Fasha menduga, wacana ini ditujukan bagi perusahaan tambang yang sudah lama beroperasi, baik lokal maupun Penanaman Modal Asing (PMA), namun penerapannya untuk investasi baru dinilai sangat berat.
- Mekanisme teknis skema 70% hasil tambang belum dijelaskan secara detail oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi.
- Skema ini diasumsikan lebih relevan untuk perusahaan tambang yang sudah lama beroperasi di Indonesia.
- Penerapan skema yang sama pada investasi tambang baru dinilai sulit atau berat untuk direalisasikan.
Dukungan Penuh untuk Restorasi Penguasaan SDA
Di sisi lain, anggota Komisi XII dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, mendukung penuh arahan Presiden. Ia menilai kebijakan ini merupakan langkah krusial untuk mengembalikan penguasaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) ke tangan negara. Gunhar menegaskan bahwa negara tidak boleh terus berada di posisi pemilik SDA yang hanya memperoleh manfaat ekonomi kecil dari aktivitas eksploitasi di wilayah sendiri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

IEA: Krisis Selat Hormuz Guncang Pasokan Global, Akselerasi Percepatan Elektrifikasi dan Nuklir

Tito Karnavian Proyeksikan RI Salip Negara Maju Eropa dalam 25 Tahun, Ungkit Pertumbuhan Ekonomi 5,47 Persen

Kemendag Tindak Tegas 96 Importir Bermasalah: 27 Perusahaan Wajib Musnahkan Barang Impor
