Kemendag Tindak Tegas 96 Importir Bermasalah: 27 Perusahaan Wajib Musnahkan Barang Impor
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan temuan signifikan terkait kepatuhan pelaku usaha di sektor perdagangan internasional.
- Sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, otoritas perdagangan nasional mengidentifikasi 96 pelaku usaha yang memerlukan tindak lanjut akibat ketidaksesuaian dalam pengawasan barang impor.
- Langkah tegas ini merupakan hasil akhir dari mekanisme pengawasan post-border berbasis risiko yang intensif.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan temuan signifikan terkait kepatuhan pelaku usaha di sektor perdagangan internasional. Sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, otoritas perdagangan nasional mengidentifikasi 96 pelaku usaha yang memerlukan tindak lanjut akibat ketidaksesuaian dalam pengawasan barang impor. Dari jumlah tersebut, 27 importir telah resmi dikenai sanksi berat berupa surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, menandai komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pasar domestik dari produk yang tidak memenuhi standar.
Langkah tegas ini merupakan hasil akhir dari mekanisme pengawasan post-border berbasis risiko yang intensif. Data Kemendag mencatat total 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diproses selama periode tersebut, di mana 67.790 PIB atau setara 39,75% teridentifikasi sebagai target inspeksi. Pemeriksaan mendalam dilakukan terhadap 28.441 PIB dan 733 pemeriksaan khusus yang menjangkau 169 pelaku usaha. Hasilnya, hanya 73 pelaku usaha (43,20%) yang dinyatakan patuh, sementara sisanya terbagi menjadi tiga kategori penanganan: 51 masih dalam proses klarifikasi, 27 dikenai perintah pemusnahan, dan 18 menerima surat peringatan.
Strategi Pengawasan Berbasis Risiko dan Kepatuhan
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menegaskan bahwa pendekatan pengawasan harus menyeimbangkan kelancaran arus barang dengan perlindungan industri dalam negeri. "Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Moga pada Jumat (20/11/2026). Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang beredar di pasar benar-benar aman dan sesuai regulasi, sehingga konsumen terlindungi secara maksimal.
Implikasi Kebijakan dan Evaluasi Masa Depan
Plt. Direktur Tertib Niaga, Sukoco, menambahkan bahwa data hasil pengawasan ini menjadi modal penting untuk menyempurnakan strategi pengawasan ke depan. Informasi mengenai tingkat kepatuhan dan karakteristik risiko pelaku usaha serta komoditas akan digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, sehingga pengawasan dapat lebih tepat sasaran dan efisien dalam melindungi ekosistem perdagangan nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

IEA: Krisis Selat Hormuz Guncang Pasokan Global, Akselerasi Percepatan Elektrifikasi dan Nuklir

Prabowo Instruksikan 70% Hasil Tambang Masuk Kas Negara, DPR Beri Dukungan dengan Catatan Teknis

Tito Karnavian Proyeksikan RI Salip Negara Maju Eropa dalam 25 Tahun, Ungkit Pertumbuhan Ekonomi 5,47 Persen
