Pemkot Bukittinggi dan Pengadilan Agama Legalisasi 49 Pernikahan Lewat Isbat Nikah Terpadu
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pemerintah Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Pengadilan Agama setempat menggelar program isbat nikah terpadu bagi 49 pasangan suami-istri pada Kamis.
- Inisiatif ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan warga sesuai syariat Islam agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan.
- Langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak sipil warganya.
Pemerintah Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Pengadilan Agama setempat menggelar program isbat nikah terpadu bagi 49 pasangan suami-istri pada Kamis. Inisiatif ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan warga sesuai syariat Islam agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan.
Langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak sipil warganya. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa pencatatan pernikahan yang resmi adalah fondasi penting bagi perlindungan hukum keluarga. "Program ini menjadi suatu hal yang penting agar warga yang belum memiliki pernikahan yang tercatat secara resmi, bisa mendapatkan hak mereka, sehingga pernikahannya tercatat dan sah secara hukum," ujar Ramlan.
Dampak Nyata bagi Perlindungan Hak Anak
Ramlan menjelaskan bahwa legalisasi pernikahan ini memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan, khususnya terkait status dan perlindungan anak di masa depan. Dengan adanya dokumen resmi, hak-hak anak dapat terpenuhi melalui jalur kependudukan yang jelas. Selain itu, Pemkot Bukittinggi memberikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang mendukung penuh kegiatan ini melalui penyaluran dana zakat. Ramlan memastikan bahwa penggunaan dana zakat untuk program isbat nikah 2026 telah melalui kajian mendalam dan sah menurut agama, sehingga masyarakat terbantu tanpa membebani biaya.
Sistem Satu Hari dan Dasar Hukum Perma No. 1 Tahun 2015
Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Kepala Dinas Sosial Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan bahwa dari hasil verifikasi berkas administrasi oleh Pengadilan Agama, tercatat 49 pasangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti sidang. Untuk efisiensi, Salman, Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, menekankan keunggulan layanan satu hari yang terintegrasi. "Melalui layanan satu hari, pasangan yang perkaranya dikabulkan oleh majelis hakim akan langsung menerima salinan penetapan pengadilan, buku nikah dari KUA, serta dokumen kependudukan," jelas Salman. Proses ini didukung oleh tujuh hakim, panitera pengganti, serta petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA).
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia

Kemenperin Gempur Pasar Halal Global $3,56 Triliun Lewat Lima Klaster Industri Strategis
