Kemenpar Perkuat Transparansi Lewat Platform 'Halo Wonderful' dan Predikat Informatif
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui perluasan akses informasi publik.
- Langkah strategis ini diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan ekosistem pariwisata secara luas.
- Penegasan ini disampaikan dalam acara "Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026" yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman , Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui perluasan akses informasi publik. Langkah strategis ini diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan ekosistem pariwisata secara luas.
Penegasan ini disampaikan dalam acara "Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026" yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Widiyanti menekankan bahwa informasi publik adalah hak dasar warga negara, sehingga hubungan antara masyarakat dan pemerintah harus bersifat transparan, interaktif, dan responsif. "Dengan pengelolaan informasi yang baik, program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya untuk ekosistem pariwisata," ujar Widiyanti dalam keterangan resminya.
Optimalisasi Layanan Digital dan Predikat Informatif
Sebagai wujud nyata komitmen keterbukaan, Kementerian Pariwisata telah mengoperasikan platform layanan terpadu bernama Halo Wonderful sejak Agustus 2025. Platform ini berfungsi sebagai pusat layanan yang menangani permintaan informasi, pengaduan, aspirasi, hingga konsultasi. Aksesibilitas layanan dirancang seluas mungkin melalui
- WhatsApp, call center, dan email.
- Aplikasi mobile, situs web, dan media sosial.
- Layanan langsung atau front desk di kantor kementerian.
Peran Strategis PPID dan Fokus Dampak Nyata
Forum ini juga menjadi momen evaluasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemberian apresiasi kepada PPID yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2026. Hafidhah Farwa, Wakil Ketua KIP, menyatakan bahwa PPID adalah garda terdepan transparansi, dengan tiga strategi utama: meningkatkan komitmen pimpinan, memastikan akurasi informasi, dan membangun sistem terintegrasi. Di sisi lain, Hamdan Hamedan dari Badan Komunikasi Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pariwisata harus diukur dari dampak nyata seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, bukan sekadar metrik digital seperti views atau likes. "Mari kita pertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," tutup Widiyanti.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

bank bjb Raih Liputan6 Good Impact Award 2026 atas Dampak Nyata Program UMKM

OJK Bocorkan Gelombang Baru Merger BPR di Jabodebek untuk Tegakkan Single Presence Policy

BI Hadapi Dilema Naikkan Suku Bunga, Jaga Rupiah dan Inflasi
