Pemerintah Cabut Izin PT RAPP di Riau Seluas 338.536 Hektare, Kawasan Kembali ke Penguasaan Negara
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Penertiban ini didasarkan pada hasil investigasi mendalam Satgas PKH yang mengungkap berbagai bentuk penyalahgunaan izin.
- Selain dugaan kebakaran lahan gambut yang berulang, ditemukan pula aktivitas perambahan dan kerusakan ekologis yang krusial.
- Implikasi Hukum dan Pemulihan Lingkungan Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan operasional di dalam areal PBPH dihentikan secara total, dan status kawasan dikembalikan ke penguasaan negara.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026. Keputusan yang ditandatangani pada 19 November 2026 ini mencakup area seluas 338.536 hektare, menandai berakhirnya operasional perusahaan di kawasan tersebut akibat serangkaian pelanggaran serius terhadap tata kelola hutan. Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan konsekuensi logis dari temuan lapangan yang menunjukkan degradasi lingkungan signifikan.
Penertiban ini didasarkan pada hasil investigasi mendalam Satgas PKH yang mengungkap berbagai bentuk penyalahgunaan izin. Selain dugaan kebakaran lahan gambut yang berulang, ditemukan pula aktivitas perambahan dan kerusakan ekologis yang krusial. Rincian temuan pelanggaran tersebut meliputi:
- Perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 18.362,74 hektare;
- Bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare;
- Kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare;
- Permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang mengancam habitat gajah Sumatera.
Implikasi Hukum dan Pemulihan Lingkungan
Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan operasional di dalam areal PBPH dihentikan secara total, dan status kawasan dikembalikan ke penguasaan negara. Namun, penghentian operasional tidak menghapus tanggung jawab hukum PT RAPP. Perusahaan tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta menanggung konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah terjadi. Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan yang selama ini terganggu oleh aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait tata air, penyimpanan karbon, dan kelestarian satwa liar.
Respons PT RAPP dan Dampak Ekonomi
Menanggapi pencabutan izin, PT RAPP melalui Tim Corporate Communication menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan menunggu pemberitahuan resmi untuk memberikan tanggapan lebih lanjut. Perusahaan menyoroti dampak sosial-ekonomi yang luas, di mana PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal. Studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitas PT RAPP menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Dalam periode 2016-2025, perusahaan ini berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap PDRB Riau. Meskipun demikian, pemerintah melalui Satgas PKH berkomitmen untuk terus melakukan penertiban lintas kementerian secara tegas dan berkelanjutan demi menjaga aset negara dan kepentingan masyarakat jangka panjang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sri Suparyati Peringatkan: Serangan Pribadi pada Keluarga Lawan Politik Mengikis Integritas Demokrasi

Ditjen Imigrasi Aktifkan Skema E-Visa Kolektif dan Optimalisasi TPI untuk Kelancaran Konser Guns N' Roses

Revolusi Pertanian: Mentan Amran Klaim Pendapatan Petani Bisa Tembus Rp16 Juta per Bulan, Melebihi Gaji PNS
