Mahfud MD: Paripurna MPR Pilih Wapres 9 Desember Berisiko Tak Sah Jika Prabowo Belum Serah Nama
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Peringatan ini muncul di tengah ketegangan waktu menuju tenggat konstitusional pengganti wapres.
- Mekanisme 'Hari Kerja' dalam UU MD3 dan Tatib MPR Inti dari peringatan Mahfud terletak pada interpretasi ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.
- Ia menjelaskan bahwa frasa '14 hari' sebelum pelaksanaan paripurna dalam aturan tersebut merujuk pada hari kerja , bukan hari kalender.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi inkonsistensi hukum dalam pelaksanaan paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Dalam unggahannya di media sosial pada Jumat (20/11), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa sidang MPR berisiko tidak sah jika Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama usulan calon wakil presiden kepada MPR per Kamis (19/11) pukul 00.00 WIB. Peringatan ini muncul di tengah ketegangan waktu menuju tenggat konstitusional pengganti wapres.
Mekanisme 'Hari Kerja' dalam UU MD3 dan Tatib MPR
Inti dari peringatan Mahfud terletak pada interpretasi ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa frasa '14 hari' sebelum pelaksanaan paripurna dalam aturan tersebut merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender. Kesalahan interpretasi umum yang mengasumsikan hitungan mundur dari 9 Desember jatuh pada 25 November adalah keliru. Dengan skema hari kerja, batas akhir penyerahan nama oleh Presiden jatuh pada Kamis (19/11). Karena tenggat tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan saat pernyataan dibuat, Mahfud menyimpulkan bahwa MPR 'mungkin tidak bisa bersidang' secara sah pada tanggal yang telah direncanakan sebelumnya.
Rekomendasi Penundaan Sidang dan Implikasi Hukum
Sebagai langkah korektif, Mahfud menyarankan agar MPR memundurkan jadwal pelaksanaan paripurna. Penjadwalan ulang harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak Presiden Prabowo secara resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke MPR. Ia memberikan contoh skenario: jika Presiden menyerahkan nama pada 20 November 2026, maka sidang harus ditunda menjadi 10 Desember 2026. Mahfud juga menekankan urgensi ini dengan menyatakan, 'Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya.' Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi yang ketat antara UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR, guna menjaga validitas hukum proses pemilihan pimpinan negara tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPAI Dorong Revisi UU Pemilu: Batas Usia Pemilih Naik jadi 18 Tahun, Hapus Syarat Perkawinan

Penolakan Kuat Soesalit Djojoadhiningrat: Menolak Privilese Bupati demi Integritas Militer

Imigrasi Cilegon Deportasi 17 WNA China: Kerja Proyek Pakai Visa Kunjungan
