KP2MI dan DMI Berkolaborasi Manfaatkan 800.000 Masjid untuk Cegah Pekerja Migran Ilegal
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Langkah strategis dilakukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) guna memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI).
- Kolaborasi ini memanfaatkan jaringan masif masjid sebagai instrumen edukasi untuk mencegah penempatan migran secara ilegal.
- Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026.
Langkah strategis dilakukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) guna memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI). Kolaborasi ini memanfaatkan jaringan masif masjid sebagai instrumen edukasi untuk mencegah penempatan migran secara ilegal. Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026.
Mukhtarudin menekankan bahwa kerja sama ini dirancang untuk melindungi pekerja migran secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir. Edukasi yang disampaikan tidak hanya ditujukan bagi calon pekerja, tetapi juga menjangkau keluarga yang ditinggalkan, termasuk anak, suami, dan istri. Fokus utama program adalah menekan angka penempatan nonprosedural yang sering berujung pada risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mengingat kompleksitas permasalahan migran yang merambat hingga ke tingkat desa.
Pemanfaatan Mimbar Masjid sebagai Kanal Edukasi
Untuk mencapai target tersebut, KP2MI dan DMI akan menggelar kegiatan publik bersama dengan memanfaatkan mimbar-mimbar masjid sebagai sarana penyuluhan. Hal ini diinisiasi karena masalah migrasi ilegal kerap terjadi di daerah yang jauh dari pusat informasi hukum. Dengan pendekatan yang dekat dengan masyarakat, pemerintah berharap dapat meningkatkan pemahaman prosedur keberangkatan yang aman dan sesuai ketentuan. Melalui sinergi ini, pencegahan TPPO dilakukan secara kolaboratif, melibatkan unsur keagamaan untuk menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh edukasi formal pemerintah pusat.
Potensi Jangkauan 800.000 Masjid di Nusantara
Muhammad Jusuf Kalla menilai kemitraan ini sangat potensial karena masjid memiliki jaringan sosial yang luas dan intim dengan masyarakat.
- Jumlah masjid di Indonesia diperkirakan mencapai 800.000 unit.
- DMI akan membantu memperluas edukasi mengenai peluang kerja luar negeri, persyaratan, dan proses keberangkatan aman.
- Strategi ini bertujuan memastikan masyarakat memahami prosedur resmi untuk menghindari jebakan agen ilegal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Revolusi Karantina: Barantin Siapkan Kawasan Terintegrasi di Palu untuk Akselerasi Ekspor

Imigrasi Bali Deportasi WN Prancis siarkan Konten Pornografi Live di Vila Uluwatu

Joint Investigasi Polda NTT Sita Lima Barang Bukti dari Rumah Jabatan Bupati Kupang
