KKP Luncurkan Regulasi Karbon Biru di COP31, Kuatirkan Tata Kelola NEK Sektor Kelautan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Rilis peraturan ini bertepatan dengan rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 ( COP31 ) yang berlangsung di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki , pada Rabu (18/11).
- Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa eksploitasi nilai karbon tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup di laut Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Rilis peraturan ini bertepatan dengan rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, pada Rabu (18/11). Regulasi ini hadir sebagai landasan hukum strategis untuk mengintegrasikan nilai ekonomi karbon biru dengan upaya perlindungan ekosistem pesisir, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor yang ingin berpartisipasi dalam proyek konservasi laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, menegaskan bahwa pendekatan utama regulasi ini berlandaskan prinsip prioritas: restorasi dan perlindungan ekosistem harus didahulukan sebelum mengoptimalkan nilai ekonominya. "Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono dalam siaran resminya. Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa eksploitasi nilai karbon tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup di laut Indonesia.
Mekanisme Verifikasi dan Registri Unit Karbon
Untuk menjamin integritas pasar karbon, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menjelaskan bahwa setiap aksi karbon biru wajib tunduk pada mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Setiap unit karbon yang dihasilkan harus tercatat secara resmi dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia. Koswara menekankan aturan ketat mengenai klaim kepemilikan: "Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan." Mekanisme ini dirancang untuk mencegah double counting yang dapat merusak kredibilitas pasar karbon Indonesia di mata internasional.
Dampak terhadap Investasi dan Kelestarian Ekosistem
Di sisi lain, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership". Langkah ini mencerminkan meningkatnya minat global dari pengembang proyek dan investor terhadap potensi karbon biru Indonesia. Selain aspek regulasi, mekanisme pembagian manfaat yang adil juga menjadi fokus utama agar pengembangan ekonomi karbon memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat pesisir. Dengan adanya regulasi ini, Indonesia berkomitmen membangun kepercayaan mitra internasional terhadap kualitas unit karbon yang dihasilkan, sekaligus memastikan keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial tetap menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi nilai ekonomi karbon.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
