Kerugian Rp43 Triliun Per Tahun: Kemenpu Dorong Revisi UU LLAJ untuk Atasi Dampak ODOL pada Infrastruktur
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Menurut Dody, kendaraan ODOL merupakan faktor utama yang mempercepat degradasi infrastruktur jalan, sehingga pengendaliannya menjadi kunci untuk memperpanjang usia pakai aset strategis negara tersebut.
- Dody menambahkan, alokasi anggaran yang saat ini membengkak untuk biaya preservasi akibat kerusakan prematur ini dapat dioptimalkan.
- Hal ini dinilai lebih produktif bagi kesejahteraan masyarakat dibanding terus-menerus melakukan perbaikan darurat pada jalan yang rusak akibat muatan berlebih.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa penindakan tegas terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) melalui revisi regulasi akan secara signifikan meningkatkan kemantapan serta umur teknis (lifetime) jalan nasional dan jalan tol di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurut Dody, kendaraan ODOL merupakan faktor utama yang mempercepat degradasi infrastruktur jalan, sehingga pengendaliannya menjadi kunci untuk memperpanjang usia pakai aset strategis negara tersebut.
Dody menambahkan, alokasi anggaran yang saat ini membengkak untuk biaya preservasi akibat kerusakan prematur ini dapat dioptimalkan. Ia mengusulkan agar dana yang menghemat dari berkurangnya kerusakan tersebut dialihkan ke sektor infrastruktur lain yang memiliki dampak sosial lebih luas, seperti pembangunan sistem irigasi pertanian atau fasilitas pendidikan (sekolah). Hal ini dinilai lebih produktif bagi kesejahteraan masyarakat dibanding terus-menerus melakukan perbaikan darurat pada jalan yang rusak akibat muatan berlebih.
Audit Kerugian Miliaran dan Usulan Dana Preservasi
Dampak finansial dari maraknya kendaraan ODOL ternyata sangat masif. Pelaksana tugas Direktur Preservasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Javid Hurriyanto mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian resmi, kerugian negara akibat pelanggaran ODOL mencapai Rp43 triliun per tahun. Angka yang disebutnya "cukup fantastis" ini mendorong Kementerian PU untuk merekomendasikan pembentukan skema dana preservasi khusus dalam revisi undang-undang tersebut. Saat ini, mekanisme pendanaan tersebut sedang intensif dibahas bersama Komisi V DPR, dengan harapan dapat mengakomodasi biaya pemulihan infrastruktur secara berkelanjutan. Selain itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati menekankan bahwa penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional telah membuka jalan bagi deregulasi dan harmonisasi aturan untuk efektivitas penegakan hukum pelanggaran dimensi dan muatan.
Kerentanan Struktural Jalan Tol dan Tanggung Jawab Multi-Pihak
Ni Komang menjelaskan bahwa dari aspek teknis, kerusakan yang ditimbulkan kendaraan ODOL pada jalan tol tidak bersifat linear, melainkan berbanding pangkat empat (power of four). Artinya, peningkatan muatan sedikit saja akan berdampak eksponensial pada penurunan umur rencana jalan dan jembatan. Kondisi ini menciptakan masalah serius dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol, di mana pemeliharaan harus dilakukan lebih dini dari rencana semula, sehingga membebani anggaran operasional. Di sisi pengawasan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan bahwa penanganan ODOL harus melibatkan seluruh ekosistem logistik. Ia mengkritik praktik hukum yang hanya menitikberatkan sanksi pada pengemudi, dan mendesak agar tanggung jawab pidana dan perdata turut dibebankan pada pemilik kendaraan serta pemilik barang untuk memutus rantai pelanggaran ODOL di hulu.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
