Kementerian PPN/Bappenas Soroti Ketidakefisienan Investasi RI: Angka ICOR Nasional Capai 6,5, Daerah Tembus 30
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Secara definisi, ICOR mengilustrasikan besaran investasi yang diperlukan untuk mencapai satu unit pertumbuhan ekonomi.
- Semakin rendah nilai rasio ini, semakin efisien sebuah perekonomian dalam memanfaatkan dana investasi.
- Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang sebaliknya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan bahwa tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia mengindikasikan ketidakefisienan dalam penggunaan investasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam forum diskusi strategis yang membahas akselerasi ekonomi daerah di Hotel Bidakarta, Jakarta, Jumat (20/11), Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam menyatakan bahwa ICOR merupakan barometer krusial untuk mengukur seberapa efisien modal yang ditanamkan di suatu wilayah menghasilkan unit tambahan output ekonomi.
Secara definisi, ICOR mengilustrasikan besaran investasi yang diperlukan untuk mencapai satu unit pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah nilai rasio ini, semakin efisien sebuah perekonomian dalam memanfaatkan dana investasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Medrilzam mengungkapkan bahwa angka ICOR nasional Indonesia saat ini berada di level 6,5, sebuah nilai yang dianggap masih tinggi dan perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menjadi beban bagi daya tarik investor domestik maupun asing.
Disparitas ICOR di Wilayah: Kekalahan Efisiensi di Level Lokal
Kondisi efisiensi investasi di Indonesia bukan hanya menjadi sorotan di level makro nasional, tetapi juga menunjukkan disparitas yang signifikan di wilayah-wilayah tertentu. Medrilzam memberikan data granular bahwa variasi angka ICOR di wilayah tertentu jauh melampaui rata-rata nasional, dengan beberapa daerah mencatatkan angka 8 hingga 10. Lebih mengkhawatirkan lagi, di level administrasi kabupaten/kota, ditemukan lonjakan angka ICOR yang mencapai 30. "Kalau kita masuk ke wilayah (angka ICOR) bervariasi, bahkan ada ICOR-nya jauh lebih tinggi dari nasional. Ada yang mencapai 8, 10, bahkan di level kabupaten kota ada yang 30," ujar Medrilzam. Data ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat bahwa sebagian besar investasi di daerah-daerah tersebut belum mampu menggerakkan roda ekonomi secara proporsional.
Fokus Akselerasi Maluku dan Nusa Tenggara Berkelanjutan
Kondisi tingginya ICOR ini menjadi latar belakang utama dari Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Maluku dan Nusa Tenggara. Forum ini secara spesifik mendorong pengembangan ekonomi kawasan di dua provinsi strategis tersebut, yang dikenal memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, pertambangan, hingga pariwisata. Meskipun potensi sumber daya alam melimpah, forum ini menekankan bahwa pertumbuhan kuantitatif tidak boleh berjalan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Melalui Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, forum ini diharapkan menjadi wadah pertukaran praktik baik antardaerah untuk memperkuat kolaborasi. Tujuannya adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang mampu mendorong hilirisasi berkelanjutan serta memastikan bahwa optimalisasi potensi di wilayah timur Indonesia benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas, sekaligus meredam angka ICOR yang tidak efisien.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Cak Imin Dorong Pengembangan Gedung Pusaka NU sebagai Pusat Kajian Sejarah Nasional

Dorongan Prabowo Soal 70% Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Kritik Metodologi Ukur Kontribusi

Toyota Land Cruiser FJ Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai Rp835 Juta
