Dorongan Prabowo Soal 70% Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Kritik Metodologi Ukur Kontribusi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Belum lagi, jika kebijakan tersebut mengimplikasikan penguasaan saham tambang oleh negara.
- Meskipun belum menjadi kebijakan resmi, isu ini telah mengguncang persepsi dunia usaha mengenai kelayakan dan metodologi pengukuran kontribusi sektor hulu tersebut.
- Mereka menilai terdapat kekeliruan fundamental dalam cara negara menghitung 'hasi tambang' yang dimaksud oleh eksekutif, yang cenderung menyempitkan definisi kontribusi hanya pada pajak dan dividen.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan 70% hasil pertambangan di dalam negeri dinikmati oleh negara langsung memicu respons keras dari kalangan pengusaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Belum lagi, jika kebijakan tersebut mengimplikasikan penguasaan saham tambang oleh negara. Meskipun belum menjadi kebijakan resmi, isu ini telah mengguncang persepsi dunia usaha mengenai kelayakan dan metodologi pengukuran kontribusi sektor hulu tersebut.
Beberapa asosiasi pengusaha, termasuk Indonesia Mining Association (IMA), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), segera buka suara. Mereka menilai terdapat kekeliruan fundamental dalam cara negara menghitung 'hasi tambang' yang dimaksud oleh eksekutif, yang cenderung menyempitkan definisi kontribusi hanya pada pajak dan dividen.
Argumen IMA: 80% Pengeluaran Sudah Beredar di Dalam Negeri
Sari Esayanti, Direktur Eksekutif IMA, memberikan data krusial yang menepis anggapan bahwa industri tambang hanya menguntungkan asing. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis, lebih dari 80% total pengeluaran perusahaan tambang telah terjadi di dalam negeri. Angka ini mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, pajak, royalti, serta pajak daerah. "Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh... tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," tegas Sari kepada CNBC Indonesia. Ia menambahkan bahwa industri ini juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok domestik.
Implikasi Siklus Investasi dan Kritik Metodologi
IMA mendesak agar diskusi angka 70% ini diawali dengan pemetaan menyeluruh. Sari menekankan bahwa karakteristik industri pertambangan memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang yang tidak bisa dinilai dalam rentang waktu satu tahun saja. "Kami memahami arahan Presiden, namun penilaian harus mencakup seluruh manfaat," jelasnya. Sementara itu, Kadin Indonesia menyoroti potensi kerugian struktural yang akan dihadapi negara jika metodologi pengukuran tetap kaku, sementara Apindo dan Perhapi turut memperkuat narasi bahwa stabilitas regulasi dan transparansi kontribusi riil adalah kunci untuk menjaga investasi tetap mengalir.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Rusdi Kirana: Pendidikan Bermoral Kunci Pengentasan Kemiskinan, Lion Group Jamin Karier 10 Lulusan Terbaik

Transformasi Pendidikan Dini: Tanoto Foundation Dorong Pengasuhan Responsif Lewat Data Kuantitatif

Pramono Anung Raih Penghargaan Detikcom Awards 2026 atas Kontribusi Konektivitas Transportasi
