BNPT Perkuat Ekosistem Deradikalisasi: Dari Sinkronisasi Data Napiter hingga Reintegrasi Sosial
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Inisiatif ini bertujuan memastikan setiap intervensi yang diberikan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan hingga mantan napiter berhasil reintegrasi kembali ke tengah masyarakat.
- Kepala BNPT, Eddy Hartono , menekankan urgensi tiga langkah strategis yang harus menjadi prioritas seluruh anggota TKPD.
- Langkah-langkah tersebut mencakup intensifikasi komunikasi antarinstansi, pendataan ulang serta pemetaan mantan napiter secara akurat, dan penguatan monitoring evaluasi terhadap program intervensi.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil langkah strategis untuk memperketat tata kelola program deradikalisasi melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan pemutakhiran data mantan narapidana terorisme (napiter). Inisiatif ini bertujuan memastikan setiap intervensi yang diberikan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan hingga mantan napiter berhasil reintegrasi kembali ke tengah masyarakat. Penguatan ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 18โ19 November 2026 di Jakarta, melibatkan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri.
Kepala BNPT, Eddy Hartono, menekankan urgensi tiga langkah strategis yang harus menjadi prioritas seluruh anggota TKPD. Langkah-langkah tersebut mencakup intensifikasi komunikasi antarinstansi, pendataan ulang serta pemetaan mantan napiter secara akurat, dan penguatan monitoring evaluasi terhadap program intervensi. "Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Pendekatan ini krusial untuk menghindari duplikasi program dan memastikan tidak ada celah dalam pengawasan pasca-pembebasan.
Sinergi Lintas Sektor dan Percepatan Rencana Aksi Daerah
Dalam forum tersebut, Eddy juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Dukungan daerah dinilai vital agar program pencegahan dapat menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa deradikalisasi adalah tanggung jawab kolektif. "Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT," tegasnya. Keterlibatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pendidikan diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendukung yang komprehensif.
Dua Klaster Utama: Identifikasi Presisi dan Pembinaan Holistik
Secara teknis, rapat koordinasi ini membahas dua klaster utama untuk memastikan kesinambungan deradikalisasi dari hulu hingga hilir. Klaster pertama adalah Identifikasi, yang berfokus pada penyelarasan alat ukur asesmen, indikator penilaian, serta validasi data mantan napiter. Hal ini diperlukan agar kebutuhan spesifik setiap individu dapat diidentifikasi dengan presisi sebagai dasar penentuan program. Klaster kedua adalah Pembinaan, yang membahas integrasi program lintas instansi meliputi:
- Pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan;
- Perlindungan dan pemberdayaan keluarga;
- Akses pendidikan dan kesehatan;
- Rehabilitasi sosial serta pelatihan keterampilan;
- Pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.
Direktur Eksekutif YPP, Khariroh Maknunah, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 dalam setiap tahapan tersebut. Melalui penguatan kedua klaster ini, TKPD diharapkan mampu mendorong deradikalisasi yang tidak hanya berhenti pada proses pembinaan di fasilitas tahanan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas individu, ketahanan keluarga, dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, reintegrasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme sesuai acuan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Aceh Gandeng BNPB Jalankan Modifikasi Cuaca, Curah Hujan di Daratan Diminimalkan

Operator Waralaba KFC Tasty Chick'n Ajukan Kebangkrutan, 84 Restoran Siap Dilikuidasi

Kemenpar Perkuat Transparansi Lewat Platform 'Halo Wonderful' dan Predikat Informatif
