Kemenag Dorong Pembukaan Program Studi Kepesantrenan di PTKIN untuk Perkuat Ekosistem Akademik

- Inisiatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dengan metodologi akademik modern, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sistematis dan multidisipliner.
- Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan khazanah keilmuan pesantren tidak hanya terpelihara dalam tradisi lisan, tetapi juga dikembangkan melalui kajian ilmiah yang terstruktur.
- Urgensi Dukungan Regulasi untuk Kepastian Hukum Basnang menekankan bahwa keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat.
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pesantren resmi menjajaki penguatan sinergi strategis dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) guna memetakan potensi pesantren dan merintis pembukaan program studi kepesantrenan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dengan metodologi akademik modern, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sistematis dan multidisipliner. Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan khazanah keilmuan pesantren tidak hanya terpelihara dalam tradisi lisan, tetapi juga dikembangkan melalui kajian ilmiah yang terstruktur.
Wacana penguatan kolaborasi ini dibahas secara mendalam dalam acara Koordinasi Program dan Regulasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal yang berlangsung di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan bahwa pengembangan kurikulum baru ini harus diiringi dengan pembentukan pusat kajian pesantren atau Center for Pesantren Studies di lingkungan PTKIN. Menurutnya, kedua agenda tersebut saling melengkapi: program studi menjadi ruang pengembangan sumber daya manusia, sementara pusat kajian berfungsi memperkuat tradisi penelitian dan produksi pengetahuan tentang pesantren.
Urgensi Dukungan Regulasi untuk Kepastian Hukum
Basnang menekankan bahwa keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat. Ia menyoroti pentingnya adanya payung hukum yang memberikan ruang serta kepastian bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi spesifik seperti Manajemen Pesantren maupun Studi Kepesantrenan. Tanpa landasan regulasi yang jelas, upaya pengembangan keilmuan ini berpotensi terhambat oleh birokrasi akademik. Oleh karena itu, Kemenag mendorong percepatan penyusunan aturan turunan yang mengakomodasi kekhasan pendidikan pesantren dalam struktur kurikulum perguruan tinggi negeri.
Sinergi Metodologi Akademik dan Tradisi Keagamaan
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rosihon Anwar, menyambut baik kolaborasi ini dengan menyatakan bahwa pesantren dan perguruan tinggi memiliki kekuatan keilmuan yang saling melengkapi. "Pesantren memiliki dasar pengetahuan agama yang bagus, sedangkan kampus PTKIN mempunyai metodologi keilmuan yang bagus, sehingga menjadi sinergi yang bagus," ujar Rosihon. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan peluang strategis untuk mengembangkan khazanah keilmuan pesantren secara lebih sistematis. Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, turut menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan rekognisi legal terhadap kontribusi pesantren. Melalui regulasi tersebut, pendidikan pesantren diakui sebagai jalur tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, yang kini perlu ditindaklanjuti dengan fasilitasi pengembangan keilmuan melalui sinergi konkret dengan PTKIN.
BERITA TERKAIT (Pendidikan)

LSBA Siapkan 42 Lulusan Berkebutuhan Khusus dengan Keterampilan Vokasi Unggulan

Prof Muryanto Terpilih sebagai Ketua MRPTNI Periode 2027-2028, Fokus pada Kolaborasi dan Transformasi AI

UI Rebut Kembali Medali Emas PIMNAS 2026 lewat Program Inklusif untuk Tunagrahita
