Gugat Aturan Bakar Lahan ke MK, Masyarakat Adat Tolak Jadi Kambing Hitam Karhutla
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Masyarakat adat resmi menggugat ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ke Mahkamah Konstitusi (MK) .
- Langkah hukum ini diambil untuk menolak stigmatisasi dan ancaman kriminalisasi yang terus menimpa komunitas adat setiap kali bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap melanda Indonesia.
- Permohonan pengujian materiil ini menjadi sorotan tajam atas ketidakadilan hukum yang dianggap membebani kelompok rentan secara tidak proporsional.
Masyarakat adat resmi menggugat ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah hukum ini diambil untuk menolak stigmatisasi dan ancaman kriminalisasi yang terus menimpa komunitas adat setiap kali bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap melanda Indonesia. Permohonan pengujian materiil ini menjadi sorotan tajam atas ketidakadilan hukum yang dianggap membebani kelompok rentan secara tidak proporsional.
Permohonan dengan nomor perkara 420/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara, bersama seorang wiraswasta, Era Purnama Dewi. Sidang pemeriksaan pendahuluan telah dimulai di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (19/11). Para pemohon secara spesifik menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Ketidakadilan Hukum dan Stigmatisasi Berkelanjutan
Isu utama yang dibawa ke hadapan Mahkamah adalah ketiadaan pembeda antara praktik masyarakat hukum adat dan pembakaran lahan oleh pihak non-adat yang berlindung di balik istilah 'kearifan lokal'. A Fahrur Rozi, kuasa hukum para pemohon, menegaskan bahwa pasal yang diujikan gagal membedakan praktik adat dari pembakaran liar lainnya. "Sekarang persoalannya yang kita bawa ke hadapan Mahkamah saat ini adalah Pasal 22 yang diujikan ini tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran lahan oleh pihak lain yang non masyarakat adat," ujar Rozi. Putes Lekas menyatakan penolakan keras atas praktik menjadikan masyarakat adat sebagai kambing hitam. Ia menyoroti bahwa pihak yang membakar lahan secara ugal-ugalan demi kepentingan komersial justru menyalahgunakan celah hukum, sementara masyarakat adat yang melakukan perladangan secara terukur justru menanggung stigma dan bayang-bayang ancaman pidana setiap musim tanam.
Perbedaan Mendasar antara Perladangan Adat dan Pembakaran Liar
Pemohon menekankan bahwa praktik pembakaran oleh masyarakat adat memiliki karakteristik fundamental yang berbeda dari pembukaan kebun skala besar atau pembakaran liar. Bagi Putes, membakar ladang bukan sekadar cara cepat membersihkan lahan, melainkan bagian integral dari sistem nilai, pengetahuan ekologis, dan ritual budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Ia menjelaskan bahwa perladangan adat memiliki ciri utama yang membedakannya dari praktik ilegal lainnya, antara lain:
- Mengikuti kalender musim secara ketat dalam setiap tahapan pembukaan lahan.
- Merupakan bagian dari sistem pengetahuan turun-temurun yang terukur.
- Berbentuk kearifan lokal asli yang berakar pada ritual budaya masyarakat adat.
Pengujian ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat, sekaligus membedakan secara tegas antara praktik budaya yang berkelanjutan dan kejahatan lingkungan yang bersifat komersial. Keputusan MK nantinya akan menjadi preseden penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di tengah regulasi lingkungan hidup nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenperin: Dampak Ekonomi Gas Murah Tembus Rp592,89 Triliun, Efek Lima Kali Lipat Potongan Penerimaan Negara

BI Tegaskan Kenaikan Suku Bunga Acuan sebagai Langkah Antisipatif Jaga Stabilitas Rupiah

Bendungan Rukoh Aceh Siap Amankan Ketahanan Pangan: Waskita Karya Targetkan Produktivitas Naik Jadi 6 Ton/Hektare
