Kemenperin: Dampak Ekonomi Gas Murah Tembus Rp592,89 Triliun, Efek Lima Kali Lipat Potongan Penerimaan Negara
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Angka ini menjadi bukti konkret bahwa meskipun negara kehilangan sebagian penerimaan akibat diskon harga gas, kebijakan tersebut justru memicu efek pengungkit ekonomi yang jauh lebih besar.
- Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo , menegaskan bahwa kebijakan ini terbukti efektif mendukung daya saing industri nasional di tengah tantangan ekonomi global.
- Dampak ekonomi sebesar Rp592,89 triliun tersebut bukan sekadar angka abstrak, melainkan berasal dari komponen riil yang menyentuh langsung urat nadi bisnis.
Terbaru ditunjukkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah telah memberikan dampak ekonomi masif senilai Rp592,89 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2025. Angka ini menjadi bukti konkret bahwa meskipun negara kehilangan sebagian penerimaan akibat diskon harga gas, kebijakan tersebut justru memicu efek pengungkit ekonomi yang jauh lebih besar. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, menegaskan bahwa kebijakan ini terbukti efektif mendukung daya saing industri nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Dampak ekonomi sebesar Rp592,89 triliun tersebut bukan sekadar angka abstrak, melainkan berasal dari komponen riil yang menyentuh langsung urat nadi bisnis. Secara rinci, kontribusi ini terdiri atas peningkatan penjualan industri senilai Rp351,98 triliun, lonjakan penerimaan pajak sebesar Rp38,30 triliun, peningkatan investasi baru mencapai Rp158,68 triliun, serta efisiensi signifikan berupa penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun. Rincian ini memperlihatkan bahwa HGBT bekerja sebagai katalisator yang mempercepat perputaran modal dan aktivitas produksi di sektor hulu dan hilir.
Tujuh Sektor Prioritas Jadi Penerima Manfaat
Hingga saat ini, fasilitas HGBT masih berlaku untuk tujuh sektor industri utama yang dianggap vital bagi kemandirian ekonomi. Ketujuh sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Menurut Bimo, memastikan kepastian pasokan dan harga gas bagi sektor-sektor ini adalah prasyarat mutlak, mengingat mereka merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Tanpa jaminan input energi yang kompetitif, biaya produksi akan melonjak dan menghambat kemampuan industri untuk bersaing di pasar ekspor maupun domestik.
Efek Lima Kali Lipat dan Tantangan Infrastruktur
Bimo membandingkan potensi pengurangan penerimaan negara akibat HGBT dengan dampak ekonominya yang dihasilkan. Dari perhitungannya, efek positif dari kebijakan ini mencapai lima kali lipat dari kerugian negara, menjadikannya investasi yang sangat rasional bagi pemerintah. Selain itu, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden baru mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi, dan distribusi. Dalam regulasi tersebut, Kemenperin mengedepankan prinsip agar sektor industri penerima gas mendapat prioritas yang setara, tanpa ada hierarki yang menempatkan industri di urutan paling belakang saat terjadi kelangkaan pasokan. Namun demikian, tantangan terbesar kini bergeser dari kebijakan ke infrastruktur. Penurunan produksi gas di wilayah seperti Pulau Jawa menuntut pembangunan jaringan transportasi dan transmisi yang memadai dari wilayah penghasil gas yang lebih jauh, guna memastikan pasokan tetap aman dan mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebelum dialokasikan untuk ekspor.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BI Tegaskan Kenaikan Suku Bunga Acuan sebagai Langkah Antisipatif Jaga Stabilitas Rupiah

Bendungan Rukoh Aceh Siap Amankan Ketahanan Pangan: Waskita Karya Targetkan Produktivitas Naik Jadi 6 Ton/Hektare

BI: Neraca Pembayaran RI Berbalik Surplus 0,1 Miliar Dolar AS di Triwulan III 2026, Ditopang Ekspor Nonmigas
