Filosofi 'Ban Serep': Menyingkap Paradoks Jabatan Wapres usai Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada pertengahan November 2026 telah memicu diskursus mendalam mengenai esensi jabatan orang nomor dua di Indonesia.
- Setelah surat pengunduran dirinya diterima oleh MPR pada 12 November, kursi Wakil Presiden mendadak kosong, memaksa negara untuk segera mencari pengganti melalui proses konstitusional.
- Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Prabowo Subianto diminta mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR melalui sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada pertengahan November 2026 telah memicu diskursus mendalam mengenai esensi jabatan orang nomor dua di Indonesia. Setelah surat pengunduran dirinya diterima oleh MPR pada 12 November, kursi Wakil Presiden mendadak kosong, memaksa negara untuk segera mencari pengganti melalui proses konstitusional. Situasi ini tidak sekadar soal pengisian jabatan, melainkan menguji kembali filosofi unik posisi tersebut: seorang pemimpin yang dituntut siap sedia namun dalam praktiknya sering kali harus menunggu instruksi dari kursi di sebelahnya.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Prabowo Subianto diminta mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR melalui sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026. Dinamika ini menghadirkan kembali paradoks sistem ketatanegaraan kita, di mana masyarakat berharap adanya figur yang memiliki gravitasi politik sendiri, namun konstitusi justru menempatkan posisi ini sebagai "bayangan" yang hanya menjelma menjadi "benda padat" ketika keadaan memaksa.
Posisi Liminal: Antara Pembantu dan Pemimpin
Secara filosofis, jabatan Wakil Presiden sering diibaratkan sebagai ban serep dalam kendaraan besar bernama republik. Ban serep selalu tersedia, harus dalam kondisi prima, dan ikut menentukan keselamatan perjalanan, namun hampir tak pernah menjadi pusat perhatian. Perumpamaan ini menyoroti anomali filosofis jabatan tersebut: memiliki kemungkinan kekuasaan yang sangat besar, tetapi aktualisasinya sangat bergantung pada keadaan dan relasi dengan Presiden. Wakil Presiden bekerja, namun ruang kerjanya tidak sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri, menciptakan ketegangan antara potensi dan realitas kekuasaan.
Konteks Antropologis dan Tantangan Politik Praktis
Kondisi ini sejalan dengan konsep posisi liminal dalam antropologi, sebagaimana dijelaskan oleh Victor Turner dalam karyanya The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Posisi liminal merujuk pada keadaan antara ketika seseorang tidak lagi berada di tempat lama, tetapi juga belum sepenuhnya memasuki tempat baru. Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang paling mendekati kondisi ini; ia berada di ambang kekuasaan, terlalu tinggi untuk disebut sekadar pembantu, namun tidak cukup mandiri untuk menjadi pusat pemerintahan. Oleh karena itu, figur pengganti Gibran tidak hanya dituntut kompeten secara administratif, tetapi juga harus mampu memahami dan menavigasi kompleksitas relasi kuasa yang inheren dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BI: Neraca Pembayaran RI Berbalik Surplus 0,1 Miliar Dolar AS di Triwulan III 2026, Ditopang Ekspor Nonmigas

BRI Peduli Bekali 100 PMI di Taiwan dengan Keterampilan Kewirausahaan dan Konten Digital

Polres Jakpus Perketat Pengamanan Dini Hari: Antisipasi Tawuran dan Balap Liar di Jakarta Pusat
