Fifi Aleyda Yahya: Kemkomdigi Buka Ruang Dialog Publik atas 94 Konten Digital yang Diblokir
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Sikap terbuka ini menjadi respons langsung terhadap isu-isu publik yang menilai bahwa sejumlah konten tersebut seharusnya tidak dibatasi aksesnya.
- Menanggapi keberatan masyarakat, Fifi mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki data perincian untuk mengemukakannya secara resmi ke kementerian.
- Ia menjelaskan bahwa setiap tindakan pemutusan akses selama ini dilakukan melalui tahapan verifikasi ketat yang melibatkan instansi penegak hukum.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan kesiapannya untuk menerima kritik serta masukan dari masyarakat terkait tata kelola ruang digital, khususnya mengenai pelaksanaan pemblokiran akses ke sekitar 94 konten digital dalam delapan bulan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, menyatakan bahwa pemerintah tidak berposisi untuk berdebat dengan masyarakat, melainkan mendengar, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret. Sikap terbuka ini menjadi respons langsung terhadap isu-isu publik yang menilai bahwa sejumlah konten tersebut seharusnya tidak dibatasi aksesnya.
Menanggapi keberatan masyarakat, Fifi mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki data perincian untuk mengemukakannya secara resmi ke kementerian. Ia menjelaskan bahwa setiap tindakan pemutusan akses selama ini dilakukan melalui tahapan verifikasi ketat yang melibatkan instansi penegak hukum. "Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali," ujar Fifi. Jika ditemukan kekeliruan dalam proses verifikasi, ia menegaskan akan ada tindak lanjut, termasuk koordinasi dengan platform digital terkait untuk pemulihan akses konten tersebut.
Prinsip Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Berekspresi
Dalam pandangannya, Fifi menggarisbawahi bahwa keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan harus dijaga secara seimbang. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan aturan di dunia maya tidak mendiskreditkan hak-hak fundamental warga negara dalam menyampaikan pendapat, sambil tetap menjaga stabilitas ekosistem digital dari konten yang melanggar hukum.
Tantangan Transparansi Algoritma dan Ekosistem Digital Sehat
Selain membahas kasus pemblokiran spesifik, Kemkomdigi juga mengangkat isu struktural yang lebih besar, yakni transparansi algoritma yang memengaruhi arus informasi. Fifi menyatakan bahwa pemerintah, masyarakat sipil, dan publik memiliki kepentingan bersama untuk memahami bagaimana algoritma bekerja, cara konten direkomendasikan, serta faktor distribusi informasi kepada pengguna. "Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian," tegasnya. Bagi Kemkomdigi, pengawasan publik dan transparansi platform adalah elemen krusial dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan akuntabel.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia

Kemenperin Gempur Pasar Halal Global $3,56 Triliun Lewat Lima Klaster Industri Strategis
