DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Investasi Bodong dan Judi Daring Jadi Sasaran Utama
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Perluasan Sasaran: Dari Judi Daring hingga Kripto Abdullah menjelaskan bahwa regulasi ini tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah kasus kriminalitas ekonomi yang merugikan banyak orang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) butir (f), penipuan dan penggelapan yang berdampak luas menjadi dasar hukum perampasan aset.
- Kasus-kasus spesifik yang kini dapat dikenakan perampasan aset antara lain: Penipuan dan penggelapan dalam bentuk perjudian daring (judi online).
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, menandai berakhirnya proses legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hukum Indonesia, terutama karena undang-undang tersebut secara eksplisit menyasar pelaku investasi bodong dan penipuan berbasis teknologi informasi sebagai target perampasan aset.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa aset dari pelaku investasi bodong kini dapat dirampas negara sesuai ketentuan pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang berdampak luas pada masyarakat. Menurutnya, investasi bodong yang dimaksud mencakup berbagai bentuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para penipu digital.
Perluasan Sasaran: Dari Judi Daring hingga Kripto
Abdullah menjelaskan bahwa regulasi ini tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah kasus kriminalitas ekonomi yang merugikan banyak orang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) butir (f), penipuan dan penggelapan yang berdampak luas menjadi dasar hukum perampasan aset. Kasus-kasus spesifik yang kini dapat dikenakan perampasan aset antara lain:
- Penipuan dan penggelapan dalam bentuk perjudian daring (judi online).
- Skema investasi bodong yang merugikan banyak nasabah.
- Penggelapan dana pada layanan travel haji dan umrah.
- Kejahatan siber terkait aset kripto atau mata uang digital.
"Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya," ujar Abdullah di Jakarta. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa negara tidak lagi sekadar menghukum pelaku secara pidana, tetapi juga mengejar pemulihan kerugian finansial korban melalui mekanisme perampasan aset.
Restitusi untuk Korban dan Kemajuan Hukum Nasional
Salah satu poin krusial dalam undang-undang ini adalah ketentuan mengenai pengembalian hasil rampasan aset kepada para korban penipuan maupun penggelapan. Abdullah menyebut hal ini sebagai kabar gembira bagi rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus investasi bodong yang terus merugikan para investor. "Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita," katanya, menekankan bahwa mekanisme restitusi ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat.
Pengesahan RUU ini disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (20/11). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh fraksi yang memberikan persetujuan setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan akhir penyusunan RUU. Dengan disahkannya undang-undang ini, DPR RI diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk memberantas kejahatan ekonomi modern dan melindungi hak-hak korban.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gabriela Fundora Pertahankan Empat Sabuk Dunia, Rekor Tak Terkalahkan Kembali Bertahan di Ring

OJK Teken Sanksi Rp27,48 Miliar untuk 10 Pelanggaran Pasar Modal, Fokus Tekan Manipulasi Saham

SIG Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Lansia di Aceh dengan Usaha Peternakan Berpenghasilan Rp3 Juta per Bulan
