DPR Dorong RUU Obligasi Daerah Jadi Lex Specialis untuk Menjawab Krisis Fiskal Pemda
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun , dalam diskusi bertajuk "Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor" di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
- Misbakhun menyoroti ketergantungan tinggi daerah terhadap transfer pusat, dengan data menunjukkan rata-rata APBD daerah bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat sebesar 65,12 persen .
- Oleh karena itu, RUU ini dinilai perlu menjadi lex specialis mengingat obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu.
Komisi XI DPR RI menegaskan urgensi pembentukan RUU Obligasi Daerah sebagai instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah (pemda) dan membuka alternatif pembiayaan pembangunan yang mandiri. Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam diskusi bertajuk "Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor" di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Misbakhun menyoroti ketergantungan tinggi daerah terhadap transfer pusat, dengan data menunjukkan rata-rata APBD daerah bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat sebesar 65,12 persen.
Kondisi ini mengindikasikan persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri, terutama mengingat kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatasi oleh regulasi seperti UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Oleh karena itu, RUU ini dinilai perlu menjadi lex specialis mengingat obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Solusi hukum yang kuat diperlukan agar pembiayaan proyek tetap memiliki kepastian lintas periode.
Mekanisme Project-Based Financing dan Dukungan Bank Indonesia
Misbakhun menjelaskan bahwa RUU Obligasi Daerah harus mengatur skema pembiayaan berbasis proyek (project-based financing). Tujuannya agar penerbitan obligasi tidak membebani APBD secara langsung, melainkan didukung oleh pendapatan dari proyek yang dibiayai, seperti rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi. Komisi XI telah memulai tahapan penyusunan naskah akademik dan akan berdiskusi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk implementasi kebijakan ini. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan instrumen ini sebagai bagian dari blueprint pendalaman pasar keuangan nasional.
Tantangan Fundamental Fiskal dan Peluang Strategis di Daerah
Destry menekankan bahwa keberhasilan penerbitan obligasi daerah memerlukan fundamental fiskal yang kuat, disiplin pengelolaan keuangan, serta proyek dengan cash flow memadai. Ia mendorong penggunaan skema project bonds agar sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek dan tidak bercampur dengan penerimaan umum daerah, serta pembentukan unit pengelola utang yang profesional dan transparan. Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut baik peluang ini untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Fakta di NTT menunjukkan dari 23 pemda, hanya tiga yang memiliki kondisi APBD relatif sehat, sementara sebagian besar memiliki PAD di bawah 10 persen dan hampir 80 persen pembiayaan daerah masih bergantung pada transfer pusat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KONI Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade, Dorong Diplomasi Internasional dan Pembinaan Atlet

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia
