Bantah Klaim Minim Koordinasi, Kemenko Kumham Imipas Rilis 46 Agenda Sinergi dengan KemenHAM
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Mamur Saputra , Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, menegaskan bahwa koordinasi kedua lembaga telah berlangsung aktif melalui mekanisme formal dan pembahasan teknis.
- Rekapitulasi 46 Agenda Strategis 2025-2026 Secara rinci, rekam jejak ini memetakan frekuensi interaksi kementerian selama periode 2025 hingga November 2026.
- Tercatat 23 agenda yang berlangsung pada 2025, 22 agenda pada 2026, ditambah satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM.
Kementerian Koordinasi Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara resmi membantah narasi mengenai minimnya koordinasi dengan Kementerian HAM melalui penerbitan rekam jejak kolaborasi. Siaran pers yang dirilis pada Kamis malam ini merupakan tanggapan langsung terhadap pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11), yang menyebut koordinasi di bawah naungan Kemenko kurang intensif sejak kementerian itu berdiri.
Mamur Saputra, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, menegaskan bahwa koordinasi kedua lembaga telah berlangsung aktif melalui mekanisme formal dan pembahasan teknis. Berdasarkan rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, tercatat 46 agenda rapat dan diskusi kebijakan yang melibatkan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya, menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal agenda kebijakan nasional.
Rekapitulasi 46 Agenda Strategis 2025-2026
Secara rinci, rekam jejak ini memetakan frekuensi interaksi kementerian selama periode 2025 hingga November 2026. Tercatat 23 agenda yang berlangsung pada 2025, 22 agenda pada 2026, ditambah satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM. Pada tingkat pimpinan, Natalius Pigai tercatat menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan pada 20 Maret 2025 serta Rapat Tingkat Menteri mengenai RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025. Kolaborasi ini juga melibatkan Mugiyanto, Wakil Menteri HAM, dalam berbagai pertemuan strategis mulai dari Coffee Morning hingga rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Implikasi Lintas Sektor dan Penyelesaian Isu HAM
Koordinasi ini mencakup spektrum isu strategis yang kompleks, meliputi:
- Penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat dan pemulihan korban.
- Pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan, serta peningkatan kapasitas ASN.
- Penyusunan legislasi dan perjanjian internasional, termasuk isu pemindahan narapidana.
- Perlindungan kelompok rentan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Pada isu pemindahan narapidana, Kementerian HAM terlibat sejak penyusunan draf RUU Transfer of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025 hingga pembahasan perjanjian dengan Malaysia pada September 2026. Mamur menegaskan bahwa sinergi lintas sektor ini melibatkan jajaran lengkap dari menteri hingga pejabat fungsional, memastikan kebijakan HAM dibahas secara selaras. "Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian," ujarnya, sekaligus menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bagian integral dari upaya menjalankan tugas dan fungsi institusi secara optimal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Cak Imin Dorong Pengembangan Gedung Pusaka NU sebagai Pusat Kajian Sejarah Nasional

Dorongan Prabowo Soal 70% Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Kritik Metodologi Ukur Kontribusi

Toyota Land Cruiser FJ Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai Rp835 Juta
