31 Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Halimun Salak Dimusnahkan, Aparat Sasar Jaringan Pengendali
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Aparat gabungan berhasil menertibkan 31 titik penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Penindakan difokuskan di kawasan Gunung Talaga , di mana petugas memusnahkan puluhan infrastruktur ilegal.
- Menurut Didid Sulastiyo , Kepala Balai TNGHS, operasi ini merupakan respons tegas terhadap dampak domino kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI.
Aparat gabungan berhasil menertibkan 31 titik penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi penegakan hukum yang dilaksanakan pada Kamis (19/11) ini tidak hanya menutup lubang tambang, tetapi juga menemukan lokasi rendaman yang mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun (B3), mengungkap skala kerusakan lingkungan yang signifikan di area konservasi tersebut.
Penindakan difokuskan di kawasan Gunung Talaga, di mana petugas memusnahkan puluhan infrastruktur ilegal. Menurut Didid Sulastiyo, Kepala Balai TNGHS, operasi ini merupakan respons tegas terhadap dampak domino kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI. "Nah, hasil temuan di lapangan terdapat 31 lubang PETI yang berhasil kami amankan. Ada satu lokasi rendaman di sana yang berisi bahan kimia B3 berbahaya," ujar Didid kepada wartawan di Sukajaya. Ia menambahkan bahwa aparat telah memusnahkan 29 unit gubuk atau saung serta 15 unit alat mesin pendukung hasil penambangan ilegal tersebut.
Dimusnahkan 29 Gubuk dan 15 Mesin Tambang Ilegal
Kerusakan lingkungan di TNGHS dipicu oleh penggunaan alat berat dan fasilitas penunjang yang ditinggalkan para penambang. Selain fasilitas fisik, petugas juga menyita sekitar 109 barang bukti berupa perkakas, mesin, dan peralatan tambang. Lokasi tambang yang berada di area pegunungan sulit dijangkau ini menuntut upaya luar biasa dari petugas, yang harus menempuh perjalanan sekitar lima jam berjalan kaki untuk mencapai titik operasi. Didid mengapresiasi peran Forkopimda dalam mendukung penertiban ini, menegaskan bahwa PETI kini menjadi tanggung jawab utama taman nasional untuk mencegah degradasi lahan lebih lanjut.
Aparat Telusuri Jaringan Pengendali di Balik Tambang Ilegal
Ironisnya, tidak ada satu pun pelaku yang berhasil diamankan di lokasi karena mereka diduga telah melarikan diri sebelum kedatangan aparat. "Kebetulan tidak ditemukan. Lari, pada lari pelaku karena memang kalau seperti ini hampir kemungkinan bocor," ungkap Didid. Namun, penindakan tidak akan berhenti pada penghancuran fisik fasilitas tambang. Pihaknya berkomitmen untuk menelusuri hingga ke akar masalah, yaitu jaringan pengendali di balik aktivitas ilegal tersebut. "Ini kami minta bantuan nanti ke depan kita kembangkan bagaimana bisa menemukan jejaring sampai ke tingkat atas... Berarti tidak hanya berhenti di masyarakat. Jadi jejaring ini yang menjadi otaknya seperti apa," tegas Didid, mengisyaratkan adanya upaya hukum lanjutan terhadap aktor intelektual di balik tambang ilegal tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
