Wamenkop Farida Farichah Dorong KDKMP Kepri Kuasai Rantai Nilai Produk Kelautan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- "Desain KDKMP secara nasional ada enam gerai, namun terdapat satu gerai khusus potensi desa/kelurahan.
- Kalau di Kepri itu potensi utamanya laut," ujar Farida saat menyampaikan perkembangan pembangunan KDKMP di Gedung Dekranasda Kepri.
- Farida meminta para Manajer KDKMP yang telah ditunjuk pemerintah untuk segera memetakan potensi bisnis lokal secara spesifik.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan pentingnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menggarap potensi kelautan sebagai pilar utama bisnis. Dalam kunjungan kerja ke Kota Tanjungpinang pada Kamis (19/11/2026), Farida menekankan bahwa karakteristik geografis Kepri, yang 98 persen wilayahnya merupakan lautan, menuntut pendekatan bisnis yang berbeda dari daerah lain. "Desain KDKMP secara nasional ada enam gerai, namun terdapat satu gerai khusus potensi desa/kelurahan. Kalau di Kepri itu potensi utamanya laut," ujar Farida saat menyampaikan perkembangan pembangunan KDKMP di Gedung Dekranasda Kepri.
Farida meminta para Manajer KDKMP yang telah ditunjuk pemerintah untuk segera memetakan potensi bisnis lokal secara spesifik. Fokus utama pemetaan ini diarahkan pada sektor kelautan, mencakup pengembangan produk perikanan, budidaya rumput laut, hingga pengolahan kerang. Ia menilai potensi sumber daya alam (SDA) di Kepri sangat melimpah dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak perlu melakukan proses penanaman atau perawatan intensif seperti di sektor pertanian daratan. "Masyarakat tinggal turun melaut, lalu pulang sudah bawa ikan. Berbeda dengan Pulau Jawa yang mayoritas wilayah daratan dan identik dengan potensi pertanian," jelasnya.
Transformasi Peran Warga dari Penonton Menjadi Pemilik Aset
Kehadiran KDKMP di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menggeser paradigma ekonomi desa. Selama ini, banyak potensi SDA milik desa/kelurahan yang dikuasai oleh pemilik modal dari luar, sehingga warga setempat hanya berperan sebagai penonton atau tenaga kerja. Melalui KDKMP, pemerintah ingin masyarakat menguasai dan mengelola kekayaan alam secara langsung. "Ketika KDKMP tahu cara mengelola SDA, lalu mengkapitalisasikannya menjadi nilai tambah ekonomi, maka warga desa tak hanya jadi pekerja, tapi juga pemilik dan penguasaan atas sumber daya lokal," kata Farida. Ia mencontohkan, jika selama ini produk ikan nelayan hanya dijual ke tengkulak, ke depan produk tersebut harus dikelola secara profesional melalui fasilitasi KDKMP agar nelayan menjadi bagian penting dari industri perikanan, bukan sekadar penjual bahan mentah.
Peran Strategis Manajer dalam Konsolidasi Ekosistem Koperasi
Untuk memastikan keberhasilan operasional, pemerintah telah menugaskan Manajer KDKMP selama dua tahun. Tugas utama manajer adalah mengonsolidasi dan mengkomunikasikan ekosistem koperasi, mulai dari pengurus, pengawas, hingga anggota. "Kalau Manajer tak kooperatif, berarti belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik," tegas Farida. Ia juga mengingatkan agar manajer dan pengurus menguasai tata cara pengelolaan keuangan serta aturan bisnis koperasi. Langkah ini merupakan bagian dari cita-cita Presiden Prabowo untuk menjalankan tata kelola bangsa sesuai amanat konstitusi, di mana koperasi harus memiliki kekuatan yang setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). "KDKMP dihadirkan bukan untuk jadi milik pemerintah, melainkan milik masyarakat desa dan kelurahan, karena adanya prinsip kepemilikan kolektif dan kolegial," tutup Farida.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KONI Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade, Dorong Diplomasi Internasional dan Pembinaan Atlet

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia
