RUU Perampasan Aset: DPR Geser Konsep 'Dewan' Jadi Badan Independen Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Soedeson Tandra , Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset di DPR RI, menegaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan secara eksplisit mengatur pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan .
- Lembaga ini dirancang dengan karakteristik independen dan memiliki garis komando yang sangat jelas, yakni bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Mekanisme pengangkatan pimpinan badan tersebut juga telah ditetapkan, di mana Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat pimpinan dengan persetujuan dari DPR.
Soedeson Tandra, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset di DPR RI, menegaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan secara eksplisit mengatur pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan. Lembaga ini dirancang dengan karakteristik independen dan memiliki garis komando yang sangat jelas, yakni bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mekanisme pengangkatan pimpinan badan tersebut juga telah ditetapkan, di mana Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat pimpinan dengan persetujuan dari DPR. Penetapan ini merupakan inti dari mekanisme kelembagaan yang akan diwujudkan dalam undang-undang tersebut.
Dalam pernyataan resminya kepada wartawan pada Rabu (18/11), Tandra menjelaskan bahwa status independen ini dipilih secara strategis. "Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR," ujar anggota Komisi III DPR ini. Ia menekankan bahwa kemandirian tersebut menjadi prasyarat mutlak agar pengelolaan aset hasil perampasan dapat berjalan efektif dan bebas dari kepentingan sektoral.
Transformasi dari Dewan ke Badan Pengelola
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan pembentukan dewan untuk mengelola aset hasil perampasan. Namun, DPR RI memilih untuk mengubah bentuk kelembagaan tersebut menjadi "badan" demi memastikan adanya hierarki kepemimpinan yang tegas. Tandra menjelaskan bahwa sistem dewan dinilai kurang efektif karena mekanisme pengambilan keputusan cenderung kolektif dan sulit dalam memerintah anggota. Sebaliknya, sistem badan memberikan otoritas penuh kepada kepala badan untuk memerintah anggota, sehingga efisiensi operasional menjadi lebih terjaga.
Fungsi Operasional dan Lindung dari Intervensi
Secara fungsional, Badan Pengelola Aset Rampasan ini akan memegang kendali penuh atas siklus pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan, perawatan, hingga penjualan aset yang telah dirampas. Selain efisiensi, independensi badan ini juga berfungsi sebagai pagar etis untuk memastikan pengelolaan aset tidak terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun. "Tujuan badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari intervensi macam-macam," imbuh Tandra. Anggota Komisi III DPR lainnya, Rudianto Lallo, turut menegaskan pentingnya pembentukan badan khusus ini. Menurutnya, keberadaan lembaga tersendiri di bawah kewenangan Presiden memastikan bahwa aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola secara khusus, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang diperjuangkan di parlemen untuk memperkuat mekanisme peradilan dan pemulihan hak korban.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prioritas Diplomasi Ekonomi: RI Minta Jerman Percepat Implementasi IEU-CEPA dan Lindungi Petani Kecil dari EUDR

Akuisisi Strategis AKRA: 47 SPBU Vivo di Jabodetabek Resmi Beralih Menjadi Jaringan BP-AKR

Rupiah Melemah ke Rp18.225, BI Soroti Ketidakpastian Global di Tengah Ekspektasi Naik Suku Bunga The Fed
