Prioritaskan Pemulihan Hak Korban, RUU Perampasan Aset Resmi Naik ke Tingkat II
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Berikut adalah konten HTML yang telah diperbarui dengan penambahan tautan internal yang relevan.
- Tautan ditambahkan dengan merujuk pada artikel terkait "Dasco Sindir Andi Gani" karena dalam teks utama terdapat nama Sufmi Dasco Ahmad .
- Proses legislasi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mencapai tonggak penting setelah Komisi III DPR RI menyetujui naskah tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
Proses legislasi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mencapai tonggak penting setelah Komisi III DPR RI menyetujui naskah tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna. RJ Moh. Rano Alfath, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa substansi utama dari regulasi ini bukan sekadar perampasan harta, melainkan prioritas pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Kesepakatan di tingkat I ini dihasilkan dalam rapat kerja bersama pemerintah yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). "Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya, menandai berakhirnya satu fase perjuangan panjang para legislator dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Mekanisme Hukum untuk Memulihkan Kehidupan Korban
Penetapan pengembalian aset kepada korban ini hadir sebagai jawaban konkret atas problematika kronis dalam penanganan kejahatan ekonomi di Indonesia. Selama ini, meskipun pelaku kejahatan telah diproses hukum dan dihukum, para korban sering kali masih harus menghadapi proses birokrasi yang panjang dan rumit untuk menuntut pengembalian dana. Rano menjelaskan bahwa bagi masyarakat, vonis pidana bagi pelaku hanya separuh dari solusi. "Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," tegas Rano. Dengan adanya RUU ini, negara didorong untuk memperkuat kemampuan mengambil kembali hasil kejahatan sekaligus menyediakan mekanisme hukum yang jelas agar hasil perampasan aset dapat langsung digunakan untuk memulihkan hak pihak-pihak yang dirugikan.
Kawal Transparansi Aset hingga ke Rapat Paripurna
Komitmen terhadap keadilan substantif ini juga menuntut penguatan aspek teknis dalam penanganan perkara. Rano menyoroti pentingnya pendataan korban yang akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel sejak dini. "Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," imbuhnya. Proses persetujuan tingkat I ini melibatkan penyerapan masukan ahli dan pengawalan ketat dari Sufmi Dasco Ahmad. Kini, RUU tersebut akan melanjutkan prosesnya ke pembicaraan tingkat II untuk diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. "Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," tutup Rano.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prioritas Diplomasi Ekonomi: RI Minta Jerman Percepat Implementasi IEU-CEPA dan Lindungi Petani Kecil dari EUDR

Akuisisi Strategis AKRA: 47 SPBU Vivo di Jabodetabek Resmi Beralih Menjadi Jaringan BP-AKR

Rupiah Melemah ke Rp18.225, BI Soroti Ketidakpastian Global di Tengah Ekspektasi Naik Suku Bunga The Fed
