Prabowo Diprediksi Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November, Proses Langka dalam Sejarah Indonesia
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pernyataan tersebut disampaikan Benny di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
- Nantinya, Presiden akan diterima oleh Pimpinan MPR RI untuk menyerahkan dokumen resmi berisi dua nama calon yang akan diproses lebih lanjut oleh lembaga legislatif tertinggi tersebut.
- Rancangan TAP MPR tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan MPR RI untuk dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna MPR.
Pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI diprediksi akan memasuki fase krusial pada 25 November 2026, saat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden langsung ke gedung parlemen. Benny K. Harman, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, mengonfirmasi bahwa Presiden diperkirakan akan hadir secara fisik untuk menyerahkan surat berisi kedua nama tersebut, menandai langkah signifikan dalam prosesi konstitusional yang sedang berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Benny di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Meskipun jadwal kedatangan Presiden kemungkinan besar bertepatan dengan hari Rabu (25/11) sesuai tenggat waktu penyerahan nama berdasarkan ketentuan konstitusi, Benny mengakui belum mengetahui waktu pasti kehadiran kepala negara. Nantinya, Presiden akan diterima oleh Pimpinan MPR RI untuk menyerahkan dokumen resmi berisi dua nama calon yang akan diproses lebih lanjut oleh lembaga legislatif tertinggi tersebut.
Prosesi Konstitusional dan Tugas Panitia Ad Hoc
Benny menjelaskan bahwa tugas utama Panitia Ad Hoc MPR RI adalah menyiapkan rancangan Ketetapan (TAP) MPR yang mengatur mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden. Rancangan TAP MPR tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan MPR RI untuk dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna MPR. "Tentu sesuai dengan konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR," jelas Benny, menegaskan bahwa proses ini sepenuhnya berpijak pada aturan dasar negara.
Peristiwa Langka dan Tanggung Jawab Tinggi
Menurut Benny, proses pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme MPR ini merupakan peristiwa yang sangat langka, bahkan baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Kesempurnaan proses ini menjadi tanggung jawab besar bagi para penyelenggara. "Karena itu, kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini demi kepentingan bangsa dan negara," tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap tahapan, mulai dari penyerahan nama hingga pemilihan di sidang paripurna, harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan integritas demi menjaga legitimasi proses demokrasi di tingkat tertinggi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenpar Perkuat Transparansi Lewat Platform 'Halo Wonderful' dan Predikat Informatif

bank bjb Raih Liputan6 Good Impact Award 2026 atas Dampak Nyata Program UMKM

OJK Bocorkan Gelombang Baru Merger BPR di Jabodebek untuk Tegakkan Single Presence Policy
