PP 41/2026 Beri Insentif Pajak Nol Persen untuk Restrukturisasi BUMN di Bawah Danantara
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Aturan ini ditujukan untuk memfasilitasi penataan struktur kepemilikan serta restrukturisasi di antara badan hukum, holding investasi, holding operasional, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .
- Fasilitas pajak ini secara spesifik membebaskan pajak dari dua sisi transaksi, yaitu pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima saham.
- Dengan skema PPh final 0%, pemerintah memastikan tidak ada beban pajak tambahan yang menghambat proses konsolidasi aset dan restrukturisasi antarentitas di bawah naungan Danantara.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0% atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Aturan ini ditujukan untuk memfasilitasi penataan struktur kepemilikan serta restrukturisasi di antara badan hukum, holding investasi, holding operasional, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini berlaku hingga 31 Desember 2029, menandai langkah konkret negara dalam menyederhanakan struktur korporasi investasi nasional dengan dukungan fiskal yang kuat.
Fasilitas pajak ini secara spesifik membebaskan pajak dari dua sisi transaksi, yaitu pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima saham. Hal ini berlaku bagi penghasilan dari pengalihan saham berupa hibah yang diterima atau diperoleh badan, holding, atau BUMN sebagai pengalihan, maupun penghasilan dari penerimaan harta hibahan berupa saham yang diterima oleh induk persero. Dengan skema PPh final 0%, pemerintah memastikan tidak ada beban pajak tambahan yang menghambat proses konsolidasi aset dan restrukturisasi antarentitas di bawah naungan Danantara.
Mekanisme Pemberitahuan dan Syarat Fiskal
Untuk dapat mengakses insentif pengenaan PPh final 0% ini, terdapat prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh entitas terkait. Badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN yang melakukan pengalihan saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh final beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Tanpa pemberitahuan resmi ini, perusahaan tidak dapat mengklaim status final nol persen tersebut, sehingga kepatuhan prosedural menjadi kunci utama dari pemanfaatan kebijakan ini.
Implikasi Nilai Buku dalam Restrukturisasi
Di samping keringanan pajak, aturan ini juga memberikan fleksibilitas akuntansi bagi entitas yang melakukan restrukturisasi. Perusahaan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usahanya. Mekanisme ini dapat dilakukan setelah entitas menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku beserta dokumen pendukung terkait. Langkah ini diperkirakan akan membantu menjaga kesehatan laporan keuangan perusahaan induk dan anak usahanya selama proses transformasi struktural berlangsung, sekaligus menjaga stabilitas pasar modal dan kepercayaan investor terhadap ekosistem investasi Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prof. Wisnu Nurcahyo: Rencana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Berisiko Percepat Kepunahan

MK Tolak Uji Materi Larangan Rekam Pejabat Pajak, Perketat Jaminan Kerahasiaan Data

Pemkab Bandung Luncurkan Modal Bergulir Rp50 Miliar untuk Perkuat Ekosistem UMKM
