Palangka Raya Raih Predikat Istimewa 92,9 dari KPK, Dinobatkan Kota Percontohan Antikorupsi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kota Palangka Raya , Kalimantan Tengah, resmi dinobatkan sebagai salah satu daerah percontohan pemberantasan korupsi setelah meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa.
- Pencapaian ini menandai posisi strategis Palangka Raya sebagai acuan nasional dalam upaya penguatan integritas birokrasi.
- Capaian skor tinggi tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan refleksi dari konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberantasan korupsi.
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, resmi dinobatkan sebagai salah satu daerah percontohan pemberantasan korupsi setelah meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam penilaian calon Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi atau berani berantas korupsi Tahun 2026, yang diumumkan pada Rabu (18/11). Pencapaian ini menandai posisi strategis Palangka Raya sebagai acuan nasional dalam upaya penguatan integritas birokrasi.
Capaian skor tinggi tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan refleksi dari konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberantasan korupsi. Dengan status sebagai kota percontohan, Palangka Raya diharapkan mampu menjadi teladan bagi wilayah lain dalam mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi secara berkelanjutan dan terukur di tingkat lokal.
Tantangan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Walaupun telah meraih predikat istimewa, penghargaan ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Status percontohan menuntut keberlanjutan upaya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa nilai tinggi yang diraih tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi fondasi sistemik yang mencegah praktik korupsi di masa mendatang.
Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mempertahankan reputasi ini. Melalui penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, Palangka Raya diharapkan dapat membuktikan bahwa integritas pemerintahan adalah aset utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwibawa di mata publik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini
