KPK Dalami Skema Kutipan Rp50 Juta dari 26 Camat di Klaten untuk Acara HUT
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton memeriksa sejumlah camat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, guna mendalami dugaan praktik pungutan liar senilai Rp50 juta per kecamatan.
- Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo , serta dua tersangka lainnya.
- Fokus utama penyidik adalah mengungkap mekanisme penunjukan langsung terhadap pihak swasta dalam penyelenggaraan acara, termasuk HUT Kabupaten Klaten, yang diduga melanggar mekanisme resmi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton memeriksa sejumlah camat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, guna mendalami dugaan praktik pungutan liar senilai Rp50 juta per kecamatan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, serta dua tersangka lainnya. Fokus utama penyidik adalah mengungkap mekanisme penunjukan langsung terhadap pihak swasta dalam penyelenggaraan acara, termasuk HUT Kabupaten Klaten, yang diduga melanggar mekanisme resmi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para camat bertujuan untuk dikonfirmasi terkait pengadaan barang dan jasa serta penyelenggaraan event yang melibatkan pihak-pihak di tingkat kecamatan. Ia menegaskan bahwa penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses penunjukan langsung kepada pihak swasta sebagai penyelenggara acara. "Dugaan ini termasuk adanya feedback atau aliran dana dari pihak swasta kepada Bupati yang bersumber dari event tersebut," ujar Budi pada Kamis malam (19/11). Terkait ironi hukum dalam penanganan kasus korupsi pejabat daerah, sebuah analisis terpisah membahas gaji tersangka korupsi yang masih dibayarkan meskipun telah terjerat hukum.
Mekanisme Pungutan di 26 Kecamatan
Secara teknis, penyelenggaraan HUT Kabupaten Klaten melibatkan sekitar 26 kecamatan sebagai sumber penyediaan anggaran. KPK menyebut nilai kutipan dari masing-masing kecamatan berkisar di angka Rp50 juta. Penyidik kini tengah memetakan alur distribusi dana tersebut, apakah instruksi dan pengumpulan dana dilakukan langsung oleh Bupati kepada setiap camat, atau melibatkan perantara tertentu. Budi Prasetyo menambahkan bahwa aspek ini akan menjadi fokus pendalaman berikutnya untuk membuktikan rantai komando dalam skema pungutan tersebut.
Empat Klaster Dugaan Korupsi Lainnya
Kasus ini tidak hanya berkutat pada penyelenggaraan acara. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo. KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten periode 2025-2026, yaitu:
- Pemberian uang terkait laporan keuangan Tahun Anggaran 2025;
- Penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa;
- Penerimaan uang terkait tambang galian C;
- Penerimaan rutin terkait BLUD, BUMD, dan OPD;
- Penerimaan uang pungut (kutipan).
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
