Ironi Hukum: Pemprov Jatim Tetap Bayar 50 Persen Gaji Tersangka Korupsi Nurkholis
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Berdasarkan keterangan resmi, pemenuhan hak tersebut mencakup pembayaran gaji sebesar 50 persen dari besaran penuh serta fasilitasi pendampingan hukum.
- Kebijakan ini berlandaskan asas praduga tak bersalah, di mana status hukum final baru dapat dipastikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht .
- Dengan demikian, selama masa penyidikan dan praperadilan atau pengadilan berlangsung, kepastian hukum administratif tetap harus dijunjung tinggi oleh organisasi pemerintahan.
Surabaya, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi hak kepegawaian Nurkholis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim nonaktif yang saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi perizinan tambang. Keputusan ini diambil meski yang bersangkutan tengah menjalani proses hukum di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim, sebuah langkah yang memicu pertanyaan publik terkait transparansi tata kelola aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah.
Berdasarkan keterangan resmi, pemenuhan hak tersebut mencakup pembayaran gaji sebesar 50 persen dari besaran penuh serta fasilitasi pendampingan hukum. Kebijakan ini berlandaskan asas praduga tak bersalah, di mana status hukum final baru dapat dipastikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dengan demikian, selama masa penyidikan dan praperadilan atau pengadilan berlangsung, kepastian hukum administratif tetap harus dijunjung tinggi oleh organisasi pemerintahan.
Mekanisme Hak ASN dan Penunjukan Plt Kadis
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa hingga terbit putusan inkracht, Nurkholis masih berhak mendapatkan 50 persen gaji bulanan. Selain itu, Pemprov Jatim memfasilitasi bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri untuk menjamin hak konstitusional tersangka dalam menghadapi persidangan. "Tetap kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri," ujar Indah di Surabaya, Kamis (19/11). Untuk menjaga kontinuitas pelayanan publik, jabatan Kepala DLH Jatim kini dipegang oleh Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jatim, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Pemprov menargetkan pengisian jabatan definitif melalui mekanisme manajemen talenta sebelum akhir tahun 2026, idealnya sebelum bulan Desember.
Detail Pengungkapan Praktik Pungli Rp1,23 Miliar
Kasus ini bermula dari penyalahgunaan wewenang Nurkholis saat menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode Januari hingga Agustus 2024. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa tersangka diduga memerintahkan bawahannya untuk memungut uang di luar ketentuan resmi dari para pemohon izin. Praktik pungli ini berdampak signifikan pada integritas perizinan sektor strategis, dengan rincian kerugian negara dan aliran dana sebagai berikut:
- Pemohon izin tambang: Tujuh pemohon tercatat memberikan uang sebesar Rp1,1 miliar.
- Pemohon izin geologi dan air tanah: 28 pemohon terdampak pungutan senilai Rp133,5 juta.
- Total dugaan pungli: Mencapai Rp1,23 miliar.
- Aliran dana dinikmati tersangka: Sekitar Rp687,5 juta diperkirakan masuk ke kantong pribadi Nurkholis.
Proses penyidikan juga menghasilkan penahanan barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas seberat 50 gram. Kini, Nurkholis dijerat dengan pasal berlapis dan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari di Rutan Kejati Jatim, sementara roda organisasi Pemprov Jatim berusaha tetap berjalan normal di bawah penuntasan kasus korupsi yang mencoreng reputasi birokrasi daerah tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
