KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Anggota KPAI, Dian Sasmita , menegaskan bahwa dampak psikologis dan fisik yang dialami korban sangat besar.
- Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib mengungkap kasus ini melalui alat bukti yang komprehensif, termasuk hasil visum psikiatrikum, rekaman CCTV, dan bukti pendukung lainnya.
- "Kekerasan dan dampak yang dialami korban tentunya sangat besar, sehingga polisi wajib untuk mengungkap kasus lewat alat-alat bukti," ujar Dian saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) resmi mendesak pihak kepolisian untuk memproses secara hukum kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Desakan ini dilontarkan menyusul penyelesaian masalah tersebut secara kekeluargaan antara terduga pelaku dan korban, seorang siswi magang berusia 16 tahun, yang dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak.
Anggota KPAI, Dian Sasmita, menegaskan bahwa dampak psikologis dan fisik yang dialami korban sangat besar. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib mengungkap kasus ini melalui alat bukti yang komprehensif, termasuk hasil visum psikiatrikum, rekaman CCTV, dan bukti pendukung lainnya. "Kekerasan dan dampak yang dialami korban tentunya sangat besar, sehingga polisi wajib untuk mengungkap kasus lewat alat-alat bukti," ujar Dian saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.
Ketimpangan Relasi Kuasa dan Penolakan Perdamaian
KPAI menyoroti adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat kuat dalam kasus ini, mengingat posisi pelaku sebagai pejabat pemerintah yang berhadapan dengan korban yang berstatus sebagai siswa magang. Kondisi ini membuat KPAI mengecam keras upaya penyelesaian damai yang dilakukan kedua belah pihak. Dian Sasmita mengingatkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki celah hukum untuk dilakukan perdamaian atau restorative justice yang mengabaikan proses pidana.
Delik Murni dan Implikasi Hukum
Ia menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak termasuk dalam kategori delik murni, yang berarti dapat langsung diproses oleh penegak hukum tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban atau keluarganya. "Sehingga, ada atau tiada aduan, kasus ini harus tetap ditangani dengan profesional oleh polisi," tegasnya. Sebelumnya, kasus ini sempat diselesaikan secara kekeluargaan pada 12 November 2026, dan pihak keluarga korban telah mencabut surat laporan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi NTT. Namun, pencabutan laporan tersebut tidak serta-merta menghentikan kewenangan negara untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana tersebut demi keadilan bagi korban.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

808 Warga Cengkareng Terima Bantuan Pangan Bersubsidi DKI Jakarta, Komoditas Lengkap Mulai Beras hingga Ikan
