Indonesia Usulkan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa dalam COP31
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Indonesia resmi membuka pintu bagi pengembangan ekosistem karbon biru melalui kerja sama strategis dua perusahaan global.
- Melalui pernyataan bersama ini, KKP menyatakan akan melakukan serangkaian pemeriksaan administrasi lanjutan serta pengecekan lapangan.
- Langkah ini tidak serta-merta menetapkan lokasi definitif atau memberikan hak karbon kepada pihak pengusul.
Dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Indonesia resmi membuka pintu bagi pengembangan ekosistem karbon biru melalui kerja sama strategis dua perusahaan global. PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia mengusulkan proyek restorasi mangrove serta rehabilitasi padang lamun di wilayah Lombok Timur dan beberapa titik di Pulau Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) ini menjadi langkah awal formalitas penerimaan dokumen usulan, menandai keterlibatan aktif sektor swasta dalam upaya mitigasi perubahan iklim global yang berpihak pada kelestarian pesisir.
Momentum penting tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Koswara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, bersama Rio Fafen Ciptaswara, Direktur Utama Lume Carbon, dan Theo Derache, CEO Apolownia. Melalui pernyataan bersama ini, KKP menyatakan akan melakukan serangkaian pemeriksaan administrasi lanjutan serta pengecekan lapangan. Proses verifikasi ini dilakukan secara ketat sesuai tugas, kewenangan, serta prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan kelayakan teknis dan legalitas proyek tersebut.
Ajakan Jaminan Manfaat Adil bagi Masyarakat Pesisir
Irwan Meilano, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, memberikan klarifikasi tegas bahwa penandatanganan dokumen ini sama sekali bukan merupakan persetujuan atau pengesahan final proyek. Langkah ini tidak serta-merta menetapkan lokasi definitif atau memberikan hak karbon kepada pihak pengusul. Setiap proyek yang berlanjut tetap diwajibkan melewati seluruh tahapan dan persyaratan perizinan standar. Penekanan utama dari pemerintah adalah pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yaitu persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, yang menjadi syarat mutlak pelibatan masyarakat.
Ia menegaskan, aspek perlindungan lingkungan, transparansi, dan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) tidak bisa dipisahkan dari proyek ini. "Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir," ujar Irwan. Untuk menjamin hal itu, rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan) yang adil menjadi instrumen kunci agar komunitas lokal tidak terpinggirkan dari proyek yang menyentuh tanah kelolaan mereka.
Perkuat Komitmen Ekonomi Biru Nasional
Di tingkat kebijakan makro, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, memosisikan pengembangan karbon biru sebagai manifestasi komitmen Indonesia dalam memperkuat ekonomi biru sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi iklim global. Potensi besar ekosistem mangrove dan padang lamun di Indonesia dinilai strategis namun memerlukan tata kelola yang kuat dan berbasis sains.
Strategi ini bertujuan menyeimbangkan keberlanjutan ekosistem dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan integrasi sektor swasta melalui proyek-proyek usulan di Lombok dan Jawa tersebut, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan nilai ekonomi biru sebagai instrumen utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini
