Konflik Upah Jatim 2027: Pemprov Proyeksi Naik Maksimal 9%, Buruh Tuntut Selisih Rp1,3 Juta
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Regulasi ini menggeser paradigma penghitungan upah minimum dengan memasukkan variabel makroekonomi yang lebih komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan investasi.
- Dalam simulasi yang dilakukan, jika suatu daerah mencatat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan kenaikan upah sebesar 6 persen.
- Sebaliknya, apabila indeks alfa dinaikkan ke batas maksimal 1 persen dengan asumsi makroekonomi yang sama, penyesuaian upah berpotensi menembus angka 9 persen.
Perselisihan tajam mewarnai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027, di mana pemerintah memproyeksikan kenaikan maksimal 9 persen sementara serikat buruh menuntut lonjakan signifikan hingga 52,95 persen. Sugeng Lestari, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, menegaskan bahwa proyeksi kenaikan 6 hingga 9 persen tersebut merupakan hasil simulasi yang ketat berdasarkan koridor hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini menggeser paradigma penghitungan upah minimum dengan memasukkan variabel makroekonomi yang lebih komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan investasi.
Formulasi baru dalam Pasal 139 UU tersebut menetapkan tiga variabel kunci penentu upah, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks tertentu atau alfa yang berada di rentang 0,5 hingga 1 persen. Dalam simulasi yang dilakukan, jika suatu daerah mencatat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan kenaikan upah sebesar 6 persen. Sebaliknya, apabila indeks alfa dinaikkan ke batas maksimal 1 persen dengan asumsi makroekonomi yang sama, penyesuaian upah berpotensi menembus angka 9 persen. Angka 9 persen ini menjadi acuan utama bagi proyeksi UMK Kota Surabaya yang diprediksi naik dari Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788, meskipun angka final masih menunggu pembahasan resmi Dewan Pengupahan Jawa Timur.
Formula Makroekonomi vs Kebutuhan Riil Pekerja
Di sisi lain, tuntutan keras datang dari Perwakilan Daerah (PERDA) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur yang menilai besaran upah saat ini tidak lagi mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Jazuli, Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur, mengkritik selisih signifikan antara Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan UMP yang berlaku. Ia merujuk Surat Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang mencatat KHL Jawa Timur tahun 2026 mencapai Rp3.742.675, sedangkan UMP Jatim 2026 hanya Rp2.446.973. Selisih Rp1.295.702 per bulan ini menjadi landasan moral bagi buruh untuk menuntut kenaikan drastis, dengan argumen bahwa pekerja tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah di tengah tekanan biaya hidup yang tinggi.
Menjaga Titik Temu Kesejahteraan dan Investasi
Menyikapi polemik ini, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga titik temu antara perlindungan hak pekerja dan iklim investasi yang kondusif. Sugeng Lestari menegaskan bahwa penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi hukum agar daya beli buruh tetap terjaga tanpa mematikan operasional sektor usaha. "Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," ujar Sugeng. Dengan demikian, hasil akhir penetapan UMP dan UMK 2027 akan menjadi barometer baru bagi stabilitas sosial-ekonomi Jawa Timur, di mana kedua belah pihak diharapkan mencapai kesepakatan yang adil melalui mekanisme Dewan Pengupahan dalam waktu dekat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gagalkan Dugaan Tawuran di Bekasi, Brimob Amankan Celurit dan Stik Golf

Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Naik 11,57 Persen Jadi Rp2,73 Juta, Jaga Kesejahteraan Tanpa Merusak Iklim Usaha

Gedung Putih Larang Markwayne Mullin Bicara ke Media, Pemicunya Dugaan Keterkaitan AI
