Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Naik 11,57 Persen Jadi Rp2,73 Juta, Jaga Kesejahteraan Tanpa Merusak Iklim Usaha
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan, melonjak 11,57 persen dari tahun sebelumnya.
- Penetapan ini diumumkan di Surabaya pada Minggu, dengan kenaikan nominal mencapai Rp283.119,32 dibanding UMP 2026 yang senilai Rp2.446.880,68.
- Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027, menandai langkah signifikan dalam menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi regional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan, melonjak 11,57 persen dari tahun sebelumnya. Penetapan ini diumumkan di Surabaya pada Minggu, dengan kenaikan nominal mencapai Rp283.119,32 dibanding UMP 2026 yang senilai Rp2.446.880,68. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027, menandai langkah signifikan dalam menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi regional.
Pengaturan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang ditandatangani pada 21 November 2026. Khofifah menegaskan bahwa penyusunan kebijakan pengupahan ini tidak hanya berfokus pada angka inflasi, tetapi juga menyeimbangkan tiga pilar utama: peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan makroekonomi, dan keberlangsungan lapangan kerja. "Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja," ujar gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut.
Dasar Kalkulasi: Pertumbuhan Ekonomi 5,82 Persen dan Rasio KHL 72,94 Persen
Pemprov Jatim menggunakan beberapa indikator ekonomi kritis dalam menghitung besaran UMP 2027. Faktor utama meliputi tingkat inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,82 persen. Dengan kenaikan 11,57 persen, UMP ini secara struktural mampu melampaui tekanan inflasi sehingga nilai riil gaji pekerja tetap terjaga. Selain itu, parameter kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi tolak ukur penting. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat provinsi mencapai Rp3.742.675 per bulan. Meskipun UMP 2027 masih berada di bawah angka KHL, rasio UMP terhadap KHL mengalami peningkatan signifikan menjadi 72,94 persen, naik dari posisi 65,38 persen pada tahun 2026. "Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan," jelas Khofifah.
Ajakan Komunikasi Industri dan Kepastian Hubungan Industrial
Dalam implementasi kebijakan ini, Khofifah turut menyerukan pentingnya kolaborasi antara pelaku industri dan serikat pekerja. Ia mengajak perusahaan di wilayah Jawa Timur untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan para pekerja. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan kebijakan pengupahan berjalan mulus, memberikan kepastian hak bagi buruh, serta menjaga suasana hubungan industrial yang kondusif dan produktif di lingkungan kerja, sehingga investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak terganggu oleh gesekan upah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Haedar Nashir Tetapkan Empat Kriteria Emas Calon Wapres di Tengah Dinamika Politik Nasional

Gagalkan Dugaan Tawuran di Bekasi, Brimob Amankan Celurit dan Stik Golf

Gedung Putih Larang Markwayne Mullin Bicara ke Media, Pemicunya Dugaan Keterkaitan AI
